Berharap 20 Tahun Mendatang Papua Tidak Lagi Merana

JAYAPURA – Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo berharap 20 tahun lagi Papua tidak lagi merana. Kehadiran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) diharapkan bisa benar-benar menjadi angin segar untuk pembangunan daerah.

“Semoga 20 tahun yang akan datang Papua tidak lagi merana. Karena 20 tahun yang lalu kita dapat otonomi khusus (otsus), tapi kita sendiri yang cari jalannya,” ujar Yohanis dalam siaran langsung pada Senin, 17 Januari 2022.

Menurut Yohanis, Pemerintah Daerah Papua pernah menyusun sendiri saran regulasi untuk pembentukan otsus. Namun usulan banyak ditolak oleh pusat karena banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Otonomi Khusus yang diberikan sebelumnya kepada Papua pun bagi Yohanis tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Ia berharap 20 tahun mendatang akan ada hasil nyata perubahan signifikan di Papua.

“RIPPP ini diharapkan ada hasil nyata dan berbeda dari 20 tahun sebelumnya. Kalau kita bilang percepatan pembangunan harus ada kemajuan dan perubahan. Kalau tidak ada perubahan sama saja kita jalan ditempat,” katanya.

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Oktorialdi, pada pembukaan rapat RIPPP menjelaskan ada 10 tren untuk Papua pada 2041. Tren yang dimaksud antara lain:

Pertama, Demografi. Jumlah penduduk Papua meningkat dengan suku atau etnik yang beragam dan arus migrasi ke Papua. Kedua, Urbanisasi dan Ekonomi Kampung-Kota. Konsentrasi penduduk Papua di Kota-kota pesisir pantai dan keterkaitan ekonomi kampung-kota.

Ketiga, Kehidupan Sosial yang Damai. Penduduk yang beraneka ragam, nilai toleransi dan inklusifitas. Keempat, Kompetensi Orang Asli Papua. Pendidikan, keterampilan, kesehatan yang baik menciptakan Orang Asli Papua yang produktif (lapangan terbuka meningkat).

Kelima, Provinsi Baru dan Pemerataan Pembangunan. Provinsi baru sebagai sentra-sentra ekonomi baru dan pelayanan publik ke kampung secara merata dan berimbang. Keenam, Ekonomi Daerah. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM meningkat, kemiskinan menurun, kemandirian fiskal daerah meningkat (Pendapatan Asli Daerah).

Ketujuh, Potensi Sumber Daya Alam. Pengelolaan SDA di Papua yang berkelanjutan dan inklusif untuk Orang Asli Papua (masyarakat adat). Kedelapan, Teknologi, Data, dan Digital. Tren perubahan teknologi global mempengaruhi berbagai bidang kehidupan di Papua (digital platform).

Kesembilan, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Perubahan Iklim. Hutan Papua sebagai “heart of Indonesia” memiliki dampak ekonomi yang berkelanjutan. Kesepuluh, Perubahan Geopolitik dan Perbatasan Negara. Pulau Papua sebagai pintu terdepan Indonesia di kawasan Pasifik (Pacific Gate).

Oktorialdi menyampaikan bahwa poin-poin tersebut sesuai penekanan dari presiden untuk desain pembangunan yang baru untuk Papua.

“Dalam hal ini presiden menekankan Paradigma, cara kerja, dan desain baru dalam pembangunan Papua sehingga diharapkan menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” kata Oktorialdi dalam pembukaan rapat.

Kekayaan alam di Papua, kata Oktorialdi, juga harus dimanfaatkan secara berkelanjutan dan inklusif. Sehingga orang asli Papua OAP pun bisa menikmati kekayaan tanah kelahirannya sendiri. (RLS/RED)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: