KPK Kembali Periksa Sejumlah Pejabat Terkait Dana Perimbangan Pegaf

MANOKWARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN Perubahan tahun anggaran 2017 dan 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Tak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus tersebut.

Penyidik lembaga anti rasuah itu melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat pemerintah daerah dan pengusaha jasa konstruksi, pada Selasa (18/1/2022).

Pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup di aula Mapolres Manokwari itu, diduga berkaitan dengan kasus suap usulan Dana Perimbangan untuk Kabupaten Pegaf tersebut.

Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi lokasi pemeriksaan. Untuk materi pemeriksaan, kepolisian tidak mengetahui secara pasti.

“Hanya pinjam tempat untuk melaksanakan pemeriksaan,” kata Kapolres saat ditemui awak media.

Dari pantauan awak media, pemeriksaan tersebut diperkirakan mulai pukul 09.00 WIT dan selesai sekitar pukul 14.58 WIT.

Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK meninggalkan lokasi Polres Manokwari menggunakan dua kendaraan roda empat.

Berdasarkan catatan Papua Barat News, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 pejabat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pegaf bersama rekanan atau kontraktor. Pemeriksaan dilakukan selama empat hari di gedung Polres Baru yaitu 23 sampai 26 Oktober 2018 lalu.

Tahun 2019, KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut yakni Sukiman yang waktu itu menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi PAN, dan Natan Pasomba mantan Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pegunungan Arfak.

Kasus ini bermula ketika Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Dinas PUPR mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Perubahan tahun 2017 dan 2018 ke Kementerian Keuangan di Jakarta.

Saat proses pengajuan, Natan bersama rekanan bertemu salah satu pegawai Kementerian Keuangan dengan maksud meminta bantuan meloloskan anggaran tersebut. Setelah itu, pegawai Kementerian Keuangan meminta bantuan Sukiman. Natan diduga menyediakan uang sekitar Rp4,41 miliar. Jumlah itu merupakan komitmen komisi sebesar 9% dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Sukiman diduga menerima Rp2,26 miliar dan 22 dolar AS sejak Juli 2017 sampai April 2018 dari beberapa perantara. Selain Sukiman, Natan Pasomba juga memberikan suap Rp1 miliar kepada Kepala Seksi Perencanaan DAK Fisik Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Rifa Surya, dan Tenaga Ahli Anggota DPR Fraksi PAN Suherlan sebanyak Rp400 juta.

Natan Pasomba telah divonis satu tahun enam bulan penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Senin (28 Oktober 2019).

Vonis majelis hakim ini lebih rendah dari tuntunan JPU KPK yang mendakwa Natan penjara selama dua tahun dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dakwann JPU ini lantaran tindakan Natan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: