Pacu Literasi dan Inklusi Keuangan di Daerah, Program Kerja TPAKD Harus Maksimal

 

MANOKWARI, PB News – Demi meningkatkan daya literasi (pemahaman) dan inklusi (penggunaan) layanan produk jasa keuangan bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat, maka Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah dikukuhkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Barat, Muhammad Lakotani, harus bekerja secara maksimal.

Anggota Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, menjelaskan, program  inklusi keuangan nasional yang digagas OJK dan berdasarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T-900/634/Kedua/ 2016 tentang permintaan pembentukan TPAKD oleh kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) di seluruh provinsi/kabupaten/kota, harus memberikan efek terhadap pertumbuhan literasi dan inklusi produk keuangan. Dengan demikian, diperlukan sinergitas dan soliditas antar pemerintah daerah maupun legulator keuangan di daerah memformulasikan program tepat sasaran.

“Program kerjanya harus konkrit, komitmen yang kuat dan mulai memperkenalkan jasa-jasa keuangan. Edukasi harus diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan,” kata Tirta usai mengikuti proses pengukuhan TPAKD Papua Barat, Kamis (8/3/2018).

Dia juga menjelaskan, data dari Biro Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat mencapai 23 persen sedangkan tingkat nasional 10,1 persen. Dengan adanya TPAKD, pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat perlu diupayakan meningkat dan tidak terjadi ketimpangan dengan wilayah lainnya di Indonesia.

“Percepatan akses keuangan daerah ini sangat penting dan perlu mendapat perhatian dari kita semua. Dengan terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah, kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata,” ujar dia.

Tirta memaparkan, hasil survey yang dilakukan oleh OJK secara nasional sejak tahun 2013 tingkat literasi hanya berkisar 19 persen dan meningkat menjadi 29 persen di tahun 2016. Sedangkan tingkat inklusi  mencapai 67 persen.  Di Papua Barat, tingkat literasi perbankan konvensional hanya 19,27 persen dan inklusinya 58,55 persen. Perbankan syariah, tingkat literasi hanya 2,18 persen sama halnya dengan inklusi sebesar 2,18 persen. Dan secara regional Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua), tingkat literasi dan inklusi produk keuangan di Provinsi Papua Barat menjadi yang paling terendah.

“Masyarakat sudah menggunakan tapi mereka belum paham betul apa itu produk jasa keuangan,” terang dia.

Dalam kesempatan yang sama juga, Wagub Provinsi Papua Barat, Muhammad Lakotani, menuturkan, selama ini masyarakat berpenghasilan rendah jarang mendapatkan akses produk keuangan dari lembaga pembiayaan konvensional seperti perbankan. Hadirnya TPAKD harus bisa memberikan kontribusi mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Ini tugas dari TPAKD agar akses keuangan itu bisa merata ke seluruh pelosok wilayah di Papua Barat,” papar Lakotani.

Dirinya berharap, setelah terbentuk komunikasi intens antar tim bisa dilakukan dan progam riil dalam mendorong pemerataan akses keuangan bisa lebih efektif.

Sebagai informasi, Pembentukan TPAKD Papua Barat melalui keputusan  Gubernur Papua Barat Nomor 539/225/12/2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat dan keanggota TPAKD Provinsi Papua Barat berjumlah 30 orang.

Turut hadir dalam pengukuhan anggota TPAKD Provinsi Papua Barat yakni, Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Zulmi.(PB15)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: