555 Napi di Papua Barat Terima Remisi Kemerdekaan

MANOKWARI, papuabaratnews.co Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM mengungkapkan, jumlah narapidana yang menerima remisi umum tahun 2020 pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, sebanyak 555 orang. Jumlah ini tersebar di tujuh lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan satu rumah tahanan (Rutan) di wilayah setempat.

“Remisi kemerdekaan tahun ini kita berikan kepada 555 warga binaan di seluruh wilayah Papua Barat,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Anthonius Ayorbaba, saat memberikan sambutan dalam di Lapas Kelas IIB Manokwari, Senin (17 Agustus 2020).

Ia menjelaskan, remisi tersebut diberikan kepada warga binaan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Pertama: PP Nomor 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun syarat tersebut antara lain, warga binaan yang bersangkutan menunjukkan perilaku baik selama menjalani pidana sekurang-kurangnya enam bulan, telah menjalani pidana minimal enam bulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan 17 Agustus 2020 untuk narapidana tindak pidana umum (Tipidum).

Selain itu, warga binaan tetap harus menjalani pidana minimal enam bulan dengan melampirkan syarat-syarat sesuai ketentuan.

“Para warga binaan yang mendapatkan remisi pada hari ini (Kemarin, red) telah memenuhi sejumlah persyaratan tersebut,” katanya.

Untuk jumlah dan besarnya remisi yang diberikan kepada 555 narapidana, kata dia, bervariatif sesuai dengan jenis kasus yang dilakukan dan jumlah masa tahanan yang telah dijalankan.

Ratusan narapidana penerima remisi itu terdiri dari, kasus kriminal atau tindak pidana umum sebanyak 461 orang, tindak pidana khusus sebanyak 89 orang yang terdiri dari 88 orang kasus narkotika dan satu orang kasus korupsi.

Sementara, dari aspek jumlah masa tahanan, lanjut Ayorbaba, untuk warga binaan dewasa yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 13 bulan mendapatkan remisi 1 bulan. Sedangkan untuk anak, pemberian remisi 1 bulan diperuntukkan bagi mereka yang telah menjalani masa pidana selama 3-12 bulan.

Bagi warga binaan yang sudah menjalani pidana lebih dari 12 bulan mendapatkan remisi 2 bulan. Yang menjalani masa pidana tahun kedua mendapatkan remisi 3 bulan, tahun ketiga dapat remisi 4 bulan, tahun keempat dapat remisi 5 bulan.

“Sedangkan untuk warga binaan yang sudah menjalani masa pidana 5 tahun dan seterusnya mendapatkan remisi 6 bulan,” terang Ayorbaba.

Dirinya menjelaskan, 555 narapidana itu tersebar di Lapas Kelas IIB Sorong sebanyak 247 orang, Lapas Kelas IIB Manokwari ada 142 orang, Lapas Kelas IIB Fakfak ada 86 orang, Lapas Kelas III Teminubuan sebanyak 3 orang, Lapas Kelas III Kaimana sebanyak 27 orang, Lapas Anak Manokwari ada 9 orang, Lapas Perempuan Manokwari ada 8 orang dan Rutan Kelas IIB Bintuni sebanyak 28 orang.

Sementara itu, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani selaku Inspektur Upacara mengungkapkan, Proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 adalah sebuah pernyataan sikap yang menegaskan bahwa Indonesia telah keluar dari kungkungan penjajahan.

“Kemerdekaan harus dimaknai sebagai sebuah manifesto bahwa kita layak mendapatkan hak-hak dasar kita,” kata dia.

Lakotani melanjutkan, warga binaan yang berada di dalam Lapas hanyalah kehilangan kebebasan tetapi tidak kehilangan hak. Salah satu hak yang perlu mereka dapatkan adalah hak untuk mendapatkan remisi.

“Dan hari ini negara memberikan kepada mereka hak itu,” pungkasnya. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: