7 Pjs Kepala Daerah Dilantik 9 September

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengumumkan dan melantikan tujuh orang sebagai Pejabat Sementara (Pjs) kepala daerah pada 9 September 2020. Tujuh Pjs itu akan mengisi kekosongan kepala daerah yang maju dalam Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang di 7 daerah di Papua Barat.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Musa Kamudi mengatakan, setelah dilakukan kajian terkait proses tahapan Pilkada yang berdekatan maka pihaknya secara marathon akan menyiapkan 7 calon Pjs kepala daerah di 7 daerah, kecuali Kaimana dan Fakfak.

“Setelah kita melihat interval waktu mulai pendaftaran dan kampanye sangat dekat maka kita antisipasi dengan menyiapkan calon Pjs kepala daerah di 7 kabupaten,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News, di Manokwari, Senin (31/8/2020).

Musa Kamudi mengatakan tujuh daerah yang disiapkan untuk penunjukkan Pjs adalah Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Raja Ampat dan Sorong Selatan.

Lebih lanjut Musa mengatakan, Pjs kepala daerah yang akan ditempatkan di daerah akan diusulkan kepada Gubernur. Selanjutnya diajukan ke Menteri Dalam Negeri RI untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan melalui SK sebagai Pjs.

Dia lalu menyebutkan dari setiap daerah akan diusulkan tiga nama pejabat eselon dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memasuki masa pensiun saat masa kampanye pada tanggal 26 September sampai 5 Desember. Selain itu yang ditunjuk prinsipnya yang berpengalaman di bidang pemerintahan. Selanjutnya Mendagri akan memutus salah satu dari tiga calon diajukan dari provinsi.

“Seluruh konsep usulan dan nama-nama sudah ada, tinggal diajukan kepada gubernur untuk selanjutnya diteruskan ke Mendagri untuk menurunkan SK nya,” terangnya.

Musa menegaskan, Pemprov menargetkan proses penetapan calon Pjs dan pelantikan secepatnya akan dilaksanakan pada 9 September 2020. Menurutnya masa kerja pjs akan dilaksanakan selama 71 hari terhitung dari masa pengambilan cuti sebagai pejabat Negara sampai selesainya masa kampanye.

“Selama masa kampanye terbuka tentu seluruh tugas jabatan bupati dilaksanakan oleh Pjs, termasuk seluruh wewenang jabatan sampai masa kampanye berakhir,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 1 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: