Bawaslu Minta TPS Bermasalah Dipindahkan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manokwari meminta sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bermasalah dalam hajatan Pemilu dan Pileg 2019 lalu, untuk dipindahkan.

“Kami akan dorong teman-teman di KPU untuk memperhatikan hal ini,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Syors A. Prawar kepada awak media di Manokwari, Rabu (26/8/2020).

Menurut Syors, rencana pemindahan TPS itu dilakukan untuk menyikapi adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah TPS yang bertempat di asrama mahasiswa di area Kampus Universitas Papua.

Pemindahan itu dimaksudkan untuk meminimalisir potensi pelanggaran terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di Manokwari pada 9 Desember 2020.

“Kita akan keluarkan TPS dari lingkungan asrama dan akan kita tempatkan di tengah lingkungan masyarakat. Supaya tidak menimbulkan masalah baru di Pilkada Manokwari nanti,” ungkapnya.

Dikatakannya, meskipun mahasiswa juga memiliki hak suara dalam perhelatan Pilkada nanti, pihaknya tidak menjamin semua mahasiswa memiliki KTP Manokwari. Hal itu akan mempengaruhi transparansi pemberian hak suara, karena dengan ditempatkannya TPS di asrama mahasiswa maka akan ada potensi mobilisasi massa yang besar untuk ikut mencoblos.

“Untuk itu, peran RT/RW sangat diperlukan. Mereka yang lebih tahu warganya,” kata Syors.

Dia menegaskan bahwa dalam momentum pilkada kali ini, pihaknya sudah berkomitmen untuk menindak tegas semua bentuk pelanggaran. Semua kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan di TPS juga menjadi perhatian serius dari Bawaslu.

Dalam hal penindakan terhadap kecurangan atau pelanggaran di TPS, Syors mengatakan, hanya ada dua alternatif yaitu melakukan pemungutan suara ulang pada TPS yang bersangkutan atau menjalankan proses hukum.

“Kita akan proses secara hukum apabila pelanggaran tersebut mengarah pada tindak pidana,” katanya.

Tolak politik uang

Dalam kesempatan terpisah, Syors A. Prawar mengakui politik uang dalam pemilu masih marak terjadi. Masih banyak warga yang mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam setiap momentum politik. Hal itu menurutnya karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya politik uang.

“Mereka lebih berorientasi pada materi sehingga mau saja memilih calon yang memberikan uang,” ujarnya saat deklarasi “Kampung Tolak Politik Uang” di Kampung Mirowi dan Kampung Rembui, Distrik Tanah Rubuh, kemarin.

Menurut Syors, politik uang adalah sebuah proses pembodohan politik yang dilakukan oleh elite kepada rakyat. Politik uang juga bukanlah budaya orang Papua. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk secara bijak dan cerdas menggunakan hak pilih dalam pilkada mendatang.

“Masyarakat harus cerdas. Jangan mau ditipu. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani kalian,” kata dia.

Dia juga berpesan kepada masyarakat agar melaporkan kepada satuan kerja Bawaslu seperti Panwascam, PPL dan PTPS apabila menemukan adanya praktek politik uang dalam momentum politik tahun ini.

Dikatakannya, pemimpin yang lahir dari politik uang adalah pemimpin yang tidak bersih. Akibat yang ditimbulkan dari memilih pemimpin yang tidak bersih adalah ketidakberpihakan mereka dalam setiap persoalan masyarakat di kemudian hari. Hal itu terjadi karena mereka akan beranggapan kalau dukungan yang diberikan masyarakat sudah terbayar dengan uang.

“Lihatlah profil dan visi-misi yang diperjuangkan oleh calonnya. Bukan berapa banyak uang yang kita dapat dari calon tersebut,” lanjut Syors.

Sementara, Kepala Kampung Rembuy, Yanpit Sayori  mengapresiasi langkah Bawaslu yang telah membangun kesadaran politik masyarakat dengan menolak politik uang. Pihaknya siap mendukung semua program kerja Bawaslu dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pilkada di wilayahnya.

“Kami mendukung sepenuhnya program Bawaslu untuk menolak politik uang,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Kampung Mirowi, Ishak Sayori. Dia mengatakan, pihaknya sudah berkomitmen untuk menjadi mitra kerja Bawaslu.

“Jika ada praktek serangan fajar di Tanah Rubuh, maka kami masyarakat yang akan tangkap sendiri oknum tersebut,” ucapnya. (PB25)

** Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 28 Agustus 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: