Alokasi Anggaran Prosppek Tahun Depan Naik

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menaikan alokasi anggaran Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prosppek) Tahun 2021.

Pada Prosppek 2021, setiap kampung akan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp265 juta dari dana Otsus. Kelurahan Rp175 juta dan distrik Rp125 juta. Jumlah yang diterima masing-masing kampung, kelurahan dan distrik itu naik dibandingkan dengan tahun 2020, setiap kampung menerima Rp225 juta, kelurahan menerima Rp150 juta, serta distrik menerima Rp100 juta.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, kenaikan alokasi anggaran Prosppek ini diharapkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana desa yang lebih efektif bagi pembangunan masyarakat asli Papua.

“Saya berharap ini menjadi pengungkit IPM khusus OAP terutama dari sisi harapan hidup,” kata Gubernur Mandacan pada peluncuran Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung Otonomi Khusus (Prosppek Otsus) dan program perlindungan sosial untuk balita dan lanjut usia di Manokwari, Rabu (25/11/2020).

Dominggus Mandacan mengatakan Prosppek merupakan program bantuan keuangan untuk kampung, kelurahan dan distrik yang dialokasikan dari dana Otsus.

“Ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan serta pembangunan di bidang ekonomi serta pelayanan dasar, terutama bagi masyarakat asli Papua,” ucap Gubernur.

Menurut Dominggus, Prosppek merupakan program strategis yang sekaligus sebagai daya ungkit pada program dana desa yang digulirkan pemerintah pusat.

Prosppek juga diharapkan mampu mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) serta program afirmasi bagi orang asli Papua di provinsi itu.

“Dengan Prosppek kita juga ingin kapasitas aparatur pemerintah distrik meningkat sehingga bisa melakukan pengawasan pada pelaksanaan program ini,” sebut Gubernur.

Terkait program perlindungan sosial bagi balita dan lanjut usia, Gubernur menjelaskan bahwa program ini juga diperuntukkan khusus bagi orang asli Papua. Anggarannya dialokasikan melalui dana Otsus.

Menurut Mandacan, Prosppek dan program perlindungan sosial bagi orang asli Papua dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian salah satu visi pemerintah Papua Barat yakni masyarakat yang sejahtera.

Sejalan dengan Perdasus dan RPJMN

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek menyatakan, suntikan kenaikan alokasi anggaran Prosppek sejalan dengan amanat pasal 8 ayat 1 huruf b Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019 dan selaras dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

“Program prospek ini sangat tepat selain selaras dengan RPJMN, dana ini juga menyasar isu saat ini dalam kondisi pandemi dan pemulihan sektor ekonomi,” katanya.

Sangkek menambahkan,  hingga saat ini sebanyak 1.742 kampung,  92 kelurahan dan 218 distrik di seluruh Papua Barat telah menerima pencairan anggaran Prosppek tahap I dan II. Tinggal menyisahkan anggaran Prosppek tahap III yang belum dikucurkan.

Program ini, Sangkek menjelaskan, sebelumnya disebut Respek yang sempat terhenti pada 2018 dan 2019. Namun pada Januari 2020 kembali digulirkan untuk memperkuat integrasi dan sinergi pelaksanaan Otsus melalui pendekatan kerjasama dan keberpihakan pada orang asli Papua.

“Harapan kita program bantuan ini dapat membawa perubahan dan pemulihan sektor ekonomi masyarakat asli Papua di tengah pandemi saat ini,” terangnya.

Didukung Kemendes PDDT

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) mendukung Prosppek yang dilaksanakan Provinsi Papua Barat melalui dana otonomi khsusus (Otsus).

Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendes PDDT Bito Wikantosa pada peluncuran Prosppek Otsus Papua Barat mengutarakan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) desa.

Bito menjelaskan Perpres tersebut memuat 18 tujuan pembangunan berkelanjutan di desa meliputi penciptaan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, serta desa layak air bersih dan sanitasi.

Selanjutnya desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa, desa tanpa Kesenjangan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, serta konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Berikutnya desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan kaut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa serta kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Pihaknya berharap Prosppek Otsus yang dilaksanakan Provinsi Papua Barat disinergikan dengan SDGs desa yang ditetapkan Presiden melalui Perpres tersebut. Program itu pun diharapkan berjalan maksimal sehingga mampu mengangkat ekonomi masyarakat asli Papua.

“Bisa menghadirkan kesetaraan ekonomi dan kesejahteraan antara masyarakat asli Papua dan non-Papua,” katanya.

Ia optimistis dengan efektivitas pengelolaan dana desa serta Prosppek dana Otsus, SDGs mampu diwujudkan di Papua Barat.

Kemendes PDTT, kata Bito, akan segera menyiapkan panduan kerja dan pengembangan kapasitas bagi pendamping pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) agar mampu bersinergi dalam program ini. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 26 November 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: