Anggota DPR Minta Pemda Berlakukan Tarif Rapid Tes

MANOKWARI, papuabaratnews.co Penetapan tarif maksimal Rp 150 ribu oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk rapid test dinilai harus segera diberlakukan di Papua Barat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat Abdullah Gazam meminta pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota,  untuk segera menindaklanjuti Surat Edaran Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi. Menurut surat edaran tersebut, batasan tarif tertinggi untuk tes cepat antibodi adalah Rp 150 ribu.

“Surat Edaran tersebut diberlakukan untuk seluruh Indonesia jadi harus dilaksanakan oleh pemangku kepentingan yang ada di daerah,” ujar Abdullah Gazam ketika dihubungi Papua Barat News melalui telepon selulernya, Kamis (9/7/2020).

Menurut Gazam pemberlakuan Surat tersebut belum sepenuhnya dijalankan di daerah karena sampai dengan hari ini pun biaya pemeriksaan rapid tes masih sangat tinggi dan belum sesuai dengan bunyi surat edaran dimaksud.

“Sampai hari ini, masih banyak keluhan terkait mahalnya biaya rapid tes yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan penyedia jasa layanan rapid tes,” katanya.

Padahal surat edaran tersebut sudah dikeluarkan sejak tanggal 6 Juli yang lalu. Hal itu menurut Abdullah Gazam, menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang tengah mengalami kesulitan di tengah pandemi Covid-19 di wilayah ini.

“Peran pemerintah harus dimaksimalkan dalam menindaklanjuti Surat Edaran tersebut. Jangan biarkan praktek-praktek seperti ini terus terjadi sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan pendapat miring dari masyarakat,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Dia menilai bahwa pemerintah terkesan lamban dalam menyikapi persoalan batas tarif pemeriksaan rapid tes yang sudah dirumuskan dalam surat edaran tersebut.

“Kalaupun ada pertimbangan lain, harus secepatnya disiasati. Jangan biarkan ada pihak yang sengaja memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,” lanjut Gazam yang juga anggota Pansus Covid-19 DPR Papua Barat.

Gazam juga mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan yang telah memberi perhatian dan mengambil sikap tegas terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat tentang mahalnya biaya rapid tes selama ini.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat melalui Surat Edaran tersebut. Hanya saja, perlu diikuti dengan pengawasan yang baik,” kata dia.

Terpisah, Anggota Komisi IX (Kesehatan) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, pemberlakukan batas tarif rapid tes itu perlu disertai dengan sanksi. Ada dua jenis sanksi yang bisa diberikan bagi pelanggar ketentuan tersebut.

“Andaikata tetap ada batasan Rp 150 ribu, saya minta aturan itu ada sanksinya. Jika ada rumah sakit atau institusi kesehatan yang membebani lebih, mestinya sanksinya ada,” kata Saleh dilansir Republika, Rabu (8/7/2020).

Saleh mengatakan, dua alternatif sanksi bisa diterapkan bersifat administratif, dan kedua bersifat denda. Sanksi pertama adalah sanksi administrasi institusi kesehatan. Ia menyebutkan, sanksi administratif yang bisa ditimpakan bagi pelanggar misalnya penurunan kelas rumah sakit. “Sanksi administratif misalnya menurunkan grade rumah sakit,” kata dia.

Sanksi kedua, lanjut Saleh, adalah berupa denda. Rumah sakit atau institusi kesehatan yang menetapkan tarif melebihi ketentuan Kemenkes. “Sehingga bila ada masyarakat mengadukan pada dinas terkait atau Kemenkes, nanti dinas atau Kemenkes bisa mendenda institusi kesehatan atau rumah sakit tersebut,” ujarnya.

Politikus PAN itu menilai, tanpa adanya sanksi, maka pembatasan tarif rapid test yang ditetapkan Kemenkes tidak akan berjalan maksimal. “Kalau tidak, maka aturan tersebut tidak ada wibawanya dan sulit untuk ditegakkan,” kata dia.

Harga maksimal Rp 150 ribu yang ditetapkan pemerintah dinilai Saleh tetap mahal bagi sebagian kalangan masyarakat. Padahal kebutuhan masyarakat akan rapid test kian meningkat dengan adanya regulasi pemerintah yang mensyaratkan tapi test untuk beraktivitas, seperti menggunakan kendaraan umum.

“Harganya tetap mahal, alangkah indahnya harusnya tetap difasilitasi oleh negara. Katanya kan alokasi Rp 75 triliun kan untuk penanggulangan Covid-19, nah kan itu belum dipakai seluruhnya masih sekitar yang kami baca baru beberapa triliun artinya masih banyak,” kata Saleh. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: