Anggota DPRD Manokwari Sesalkan Penolakan Pokir oleh Pemerintah

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Sebanyak enam Anggota DPRD Kabupaten Manokwari menyesalkan sikap Pemerintah yang menolak usulan Pokok Pikiran (Pokir) yang disampaikan kepada pemerintah. Padahal Pokir tersebut diperoleh melalui penggalian kebutuhan masyarakat dalam reses. Selain itu Pokir tersebut juga sudah melewati mekanisme yang ada melalui Musrembang.

Keenam anggota DPRD tersebut berasal dari Partai yang berseberangan politik dalam kontestasi Pilkada Manokwari 2020 yang lalu karena mendukung Pasangan Calon lain yaitu Golkar, PAN dan Gerindra yang terlebur dalam Fraksi Golkar Bersatu.

“Ini sarat dengan muatan politik. Karena kami mendengar dari Wakil Ketua II DPRD bahwa Pokir kami tidak diakomodir karena berlawanan pilihan politik,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Suryati kepada awak media di Manokwari, Selasa (16/2/2021).

Wakil rakyat dari Partai Golkar tersebut mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih merasa bingung terhadap dasar penolakan Pokir tersebut. Karena secara bargaining Partai, tugas sebagai kader partai dalam mendukung Paslon tertentu dalam Pilkada sudah berakhir pada saat pemilihan. Selanjutnya, pihaknya kembali menjadi anggota DPRD yang bertanggungjawab menjalankan amanah rakyat melalui usulan aspirasi kepada pemerintah.

“Kami tidak akan menjadi anggota DPRD kalau tidak ada Partai. Olehnya arahan Partai tetap kami jalankan dalam proses politik karena konsekuensinya akan diPAW,” kata dia.

Dia mengungkapkan, dirinya bersama 5 anggota DPRD lainnya berinisiatif untuk menanyakan langsung perihal penolakan tersebut kepada Plh Bupati Manokwari pada Jumat (12/2/2021). Akan tetapi pihaknya mendapatkan jawaban yang membenarkan bahwa Pokir yang diusulkan tidak diakomodir karena berlawanan pilihan politik pada perhelatan Pilkada Manokwari yang lalu.

“Pak Plh hanya menjawab dengan menyamakan kejadian di Manokwari dengan Pilpres kali lalu. Beliau mengatakan, pada saat Pilpres apakah Demokrat, PAN dan PKS mendapatkan posisi menteri?” katanya meniru Plh Bupati.

Suryati menyebutkan, pihaknya adalah korban politik kepentingan. Akan tetapi dirinya mempertanyakan alokasi anggaran berdasarkan Pokir anggota DPRD yang sudah ditetapkan dalam KUA PPAS. Karena hal tersebut akan berdampak pada pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Nah, pertanyaannya adalah Pokir dari kami ini dialokasikan ke mana?” kata dia.

Dia mencontohkan, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Manokwari II yang notabenenya adalah nelayan terkhusus di kawasan Biriosi dan Taman Ria. Masyarakat di wilayah tersebut mengeluhkan ketiadaan modal usaha perikanan. Usulan tersebut kemudian disampaikan melalui Pokir dan sudah tercatat.

“Tetapi kalau tidak dijawab pemerintah, saya mau bilang apa? Begitu juga dengan teman-teman dari dalil yang lain. Itu yang kami sayangkan,” terang Ketua Fraksi Golkar Bersatu tersebut.

Dirinya menegaskan, apabila prinsip korban politik ini terus berlaku dari masa ke masa maka masyarakat yang akan dikorbankan. Karena setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD tidak diakomodir pemerintah hanya karena persoalan dendam politik.

“Kasian masyarakatnya. Terus kami sebagai anggota DPRD di sini untuk apa? Kalau selama masa jabatannya Pokir kami terus-terusan tidak diakomodir mendingan Fraksi ini bubar saja. Daripada makan gaji buta,” tegasnya.

Sementara itu, Plh Bupati Manokwari Edi Budoyo ketika dimintai tanggapannya tidak memberikan komentar apapun.

“No komen,” katanya lalu menghindari awak media.

Untuk diketahui, 6 orang anggota DPRD yang tidak diakomodir Pokirnya oleh pemerintah adalah Suryati, Siswanto, Norman Tambunan dan Adrianus Mansim dari Partai Golkar, Henokh Rumansara dari PAN dan Johani Makatita dari Partai Gerindra. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 17 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: