Presiden Beri Apresiasi, Kejati Papua Barat Lontarkan Kritik

Ada pujian, ada kritikan. Seperti halnya apresiasi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Pemerintah Papua Barat karena masuk dalam urutan lima besar daerah dengan kategori penanganan Covid – 19 terbaik. Namun di daerah, Pemprov mendapat sorotan dari  Kejaksaan Tinggi Papua Barat karena lemahnya penyerapan anggaran penanganan Covid-19.

Oleh : Joan Nandarsyah Putra Makatita

(Wartawan koran Papua Barat News)

 

PROVINSI Papua Barat masuk dalam urutan lima besar daerah dengan penanganan Covid-19 terbaik setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di urutan pertama, kemudian disusul Bangka Belitung (Babel), Sumatera Barat dan Gorontalo.

Hal ini diungkap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat bertemu dengan para gubernur se-Indonesia guna membahas penyerapan APBD 2020, Kamis (16/7/2020) di Istana Kepresidenan Bogor, sebagaimana pernyataan setkab.go.id.

Akan tetapi, keberhasilan itu ternyata tidak berbanding lurus dengan penyerapan anggaran penanganan dampak ekonomi masyarakat akibat Pandemi Covid-19. Sebab, masih banyak daerah di Papua Barat yang belum merealisasikan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, baik itu di sektor kesehatan, bantuan sosial ataupun jaring pengaman sosial.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Yusuf, Presiden Joko Widodo telah berkali-kali memerintahkan agar anggaran penanganan Covid-19 segera dimanfaatkan, baik untuk pengadaan alat kesehatan maupun bantuan atau subsidi bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Namun fakta di daerah, masih ada kabupaten yang belum merespon kebutuhan padahal masyarakatnya sudah berada di zona merah. Banyak daerah yang masih ragu, walau Kejaksaan telah memberikan pendampingan. Akibatnya, belum banyak daerah yang berhasil merealisasikan penyerapan anggaran penanganan Covid-19.

Padahal, anggaran penanganan Covid-19 se-Papua Barat yang berhasil diinventarisir Kejaksaan mencapai total Rp947.834.068.303 miliar. Namun, penyerapannya di setiap daerah sampai saat ini baru mencapai Rp295.270.920.796 miliar atau 31,50 persen. Jumlah inventarisir  tersebut belum termasuk penggunaan Dana Desa untuk penanganan Covid -19.

Tabel berikut menjelaskan hasil serapan anggaran Covid-19 per  Juni 2020 :

Penyerapan Anggaran Covid – 19 se-Provinsi Papua Barat
No. Provinsi/Kabupaten/Kota Anggaran Covid Realisasi/Penyerapan Keterangan
 

 

 

1

 

 

 

PAPUA BARAT

 

 

 

Rp216.817.952.913

 

 

 

Rp35.851.393.101 (17%)

Program Penanganan Kesehatan Rp10 milyar

Penanganan Pengaman Sosial Rp13.570.240.506

Sekretariat Rp12.281.152.695

2

 

 

 

Kabupaten Manokwari

 

 

 

Rp92.516.210.000

 

 

 

Rp16.052.407.682 (17,35%)

Penanganan Kesehatan Rp8.619.992.500

Penanganan Alat Kesehatan Rp1.307.637.000

Bantuan Sosial Rp6.124.778.182

3 Manokwari Selatan Rp27.218.775.300 Rp13.772.102.700 (50,59%)
4 Pegunungan Arfak Rp20.200.000.000 Rp7.097.662.636 (35,48%)
5 Teluk Wondama Rp37.433.394.800 Rp24.116136.800 (64,42%)
6 Kota Sorong Rp43.000.000.000 Rp19.098.539.680 (8,21%)
7 Kabupaten Sorong Rp26.341.378.715 Rp2.634.583.162 (10,00%)
8 Sorong Selatan Rp31.128.420.000 Rp12.050.000.000 (69,71%)
9 Raja Ampat Rp107.343.104.000 Rp31.069.170.350 (33,35%)
10 Tambrauw Rp32.811.498.076 Rp30.135.576.045 (91,84%)
11 Maybrat Rp43.000.000.000 Rp1.120.000.000 (4,81%)
12 Teluk Bintuni Rp88.260.477.000 Rp16.975.598.272 (20,37%)
13 Fakfak Rp66.960.082.305 Belum Ada Penyerapan Masih Menunggu Persetujuan dari Kementerian
14 Kaimana Rp115.002.793.184 Rp14.369.182.524 (16,52%)

 

Jumlah

 

Rp947.834.068.303

 

Rp295.270.920.796 (31,50%)

 

“Itu hasil inventarisir kami. Terbukti banyak daerah yang belum berhasil. Seharusnya dana ini segera dialirkan untuk menyehatkan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Papua Barat untuk adaptasi kehidupan baru,” kata Yusuf dalam press conference bersama sejumlah awak media di Manokwari, belum lama ini.

Sementara itu, menurut Ketua Pengendali Gugus Tugas refocusing kegiatan dan re-alokasi anggaran penanggulangan Covid-19 Kejati Papua Barat, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, alasan banyak daerah belum berhasil melakukan penyerapan anggaran penanganan Covid- 19, karena masih diselimuti dengan keragu-raguan.

Keraguan pemerintah dalam menggunakan anggaran penanganan Covid-19, menyebabkan terhambatnya sumber daya. Jika terus terjadi, dimungkinkan Covid-19 tak akan pernah bisa ditanggulangi. Sebab anggaran tersebut selain tersedia buat kesekretariatan, juga diperuntukan bagi kesehatan masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial (JPS).

Entah apa yang melatar belakangi keraguan pemerintah. Padahal banyak kemudahan kebijakan yang telah diberikan, salah satunya ialah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Re-alokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid- 19.

“Mereka dapat melakukan penunjukan langsung terkait pengadaan barang dan jasa. Kemudahan sudah diberikan, anggaran sudah dipersiapkan, tetapi penyerapan masih terlalu kecil. Ini akan berdampak pada keberlangsungan kesehatan masyarakat menuju adaptasi kehidupan baru,” kata Leonard.

Wakil Kepala Kejati Papua Barat itu menegaskan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Dominggus Mandacan sebaiknya cepat melakukan refocusing anggaran dan realokasi kegiatan, dengan jangka waktu yang telah disesuaikan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Selain itu, seluruh Gugus Tugas di kabupaten/kota dan provinsi, diingatkan untuk segera melakukan pelaksanaan kegiatan, baik itu pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), pengadaan obat-obatan, dan kelengkapan laboratorium untuk Rapid Test dan Swab serta JPS bagi masyarakat terdampak Covid – 19.

“Seluruh kegiatan itu masih terhambat. Pelaksanaanya benar-benar terlambat. Ini perlu diperhatikan oleh seluruh gugus tugas, karena apabila terus terlambat maka penganggarannya akan percuma dan sampai kapanpun Covid – 19 tidak akan pernah usai,” kata Leonard.

Pujian Presiden

Meski mendapat kritik pedas dari Kejati Papua Barat, namun Pemerintah Pusat memberikan pujian kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat karena masuk dalam urutan lima besar daerah terbaik penanganan Covid – 19. Pujian itu dilandaskan atas tingkat kesembuhan pasien positif yang tinggi dan hanya tercatat empat kasus kematian.

“Hanya empat orang yang meninggal akibat Covid-19 atau sekitar 1,5 persen dari total kasus positif. Angka ini cukup kecil jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia,” kata Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo saat berkunjung ke Manokwari, Selasa (7/7/2020) lalu.

Secara terpisah, Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Papua Barat, Derek Ampnir mengatakan, capaian ini merupakan kerja keras semua pemangku kepentingan kabupaten/kota di Papua Barat. Tim Gugus Tugas terus berupaya meningkatkan koordinasi penanganan dengan seluruh Gugus Tugas kabupaten/kota.

“Capaian ini merupakan kerja keras kita semua. Kerja sama dan koordinasi yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Dan tentu kita terus bekerja keras mempertahankan atau meningkatkan apa yang sudah dicapai saat ini,” kata Ampnir.

Rilis data terbaru Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Papua Barat hingga Minggu sore (19/7/2020), kasus positif berjumlah 341 orang, dengan 209 orang dinyatakan sembuh, dan kasus positif meninggal dunia berjumlah 5 kasus. Disisi lain, dua daerah di Papua Barat pun kini masuk Zona Hijau, yakni Kabupaten Teluk Bintuni dan Manokwari Selatan.***

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: