Aturan Penegakan Protokol Kesehatan Disiapkan

MANOKWARI, papauabaratnews.co –  Untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19, Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah menyiapkan aturan penegakan disiplin protokol kesehatan. Aturan akan mengatur soal pembatasan keluar masuk warga dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani di Manokwari, Rabu (9/9/2020), mengatakan, penegakan aturan itu dilakukan untuk mencegah makin meluasnya penularan Covid-19. Salah satu caranya adalah memastikan seluruh warga melaksanakan disiplin protokol kesehatan.

“Kita bersyukur Pergub (Peraturan Gubernur tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan, red) sudah rampung. Itu artinya kita segera akan masuk daerah yang siap melaksanakan pendisiplinan masyarakat,” ujarnya.

Dengan penegakan aturan ini, Mohamad berharap mendorong penerapan pendisiplinan protokol kesehatan dan kasus Covid-19 bisa segera dikendalikan.

“Dengan terus bertambahnya kasus korona di Papua Barat, maka kami mengimbau agar masyarakat mulai disiplin melaksanakan protokol kesehatan,” bebernya.

Mohamad mengaku, Pergub Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan telah selesai digodok oleh Divisi Hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Papua Barat. Tahapan selanjutnya diserahkan kepada Biro Hukum Setda Papua Barat untuk mendapatkan persetujuan gubernur.

Ketua Tim Divisi Hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Papua Barat, Anthonius Ayorbaba membenarkan, Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan sudah selesai dikerjakan oleh Tim Hukum Kemenkumham.

Anthonius menyebutkan salah satu aspek penting yang mendapat perhatian serius dalam ranpergub ini yakni agar tidak muncul pertentangan antara Peraturan Gubernur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota di bawahnya. Salah satunya adalah aturan keluar masuk warga dari satu daerah ke daerah lain di Papua Barat.

“Dalam ranpergub ini kita juga secara spesifik melihat kewenangan antara gubernur dan bupati/wali kota tentang arus keluar masuk warga, agar tidak terjadi tabrakan regulasi di daerah,” jelasnya.

Selain menyoal kewenangan gubernur dan bupati/wali kota, lanjut Ayorbaba, pergub itu akan mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Dalam pergub ini akan diberlakukan sanksi sosial dan sanksi adat. Juga aka nada sanksi atau denda administrasi.

“Sanksi adat atau sasi telah kita usulkan, selain ada juga sanksi administrasi berupa denda. Namun itu harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum diterapkan,” paparnya.

Siapkan Perwali

Pemkot Sorong sedang membuat Peraturan Wali Kota (Perwali) agar masyarakat dan dunia usaha tertib dan disiplin menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19.

Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan kasus Covid-19 di daerah itu terus meningkat sehingga masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan.

“Pakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan massa dan tidak melakukan aktivitas yang mengumpulkan banyak orang guna mengurangi penyebaran virus korona,” ujarnya di Sorong seperti dikutip Antara, Kamis (10/9/2020).

Menurut dia, pemerintah daerah tidak menutup bandara dan pelabuhan tetapi penerapan protokol kesehatan akan diperketat dengan Perwali.

“Nantinya akan ada sanksi bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Sanksi dalam bentuk apa bagi pelanggar protokol kesehatan masih dibahas,” kata dia.

Ia menyampaikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tentunya memiliki manfaat bagi masyarakat.

Dia menyebutkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah kasus positif Covid-19. Namun peningkatan dan penurunan kasus tergantung pada kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Karena itu, dia berharap agar masyarakat membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dengan menaati protokol kesehatan untuk menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyebaran virus korona.

Sementara itu, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Papua Barat, hingga Kamis (10/9/2020) mencatat kasus korona sudah merata di Papua Barat,  dari 13 kabupaten/kota, hanya menyisihkan dua wilayah yang belum melaporkan adanya kasus korona yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak dan Tambrauw, sedangkan 11 kabupaten/kota lain menjadi zona merah.

‘’Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Tambrauw sampai saat ini belum melaporkan adanya kasus positif korona,’’ kata Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Papua Barat, Arnoldus Tiniap dalam press rilisnya kepada wartawan. (PB22/ANT)

***Artikel ini telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 11 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: