Bawaslu Manokwari Akan Tindak ASN Bermasalah di Pilkada

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manokwari menyatakan komitmennya untuk serius menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermasalah atau terlibat dalam politik praktis pada perhelatan Pilkada serentak 2020.

“Kami tidak main-main soal ini. Kalau kedapatan kita akan memberikan tindakan tegas,” ujar Kepala Bawaslu Kabupaten Manokwari, Syors Prawar, saat menggelar jumpa pers di Manokwari, Rabu (2/9/2020).

Menurut dia, pihaknya sejauh ini sudah melakukan sosialisasi yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah ini tentang netralitas ASN dalam Pilkada.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Bawaslu sudah melayangkan surat edaran kepada semua Partai Politik (parpol) untuk tidak melibatkan ASN dalam dukungannya ke pasangan calon tertentu.

“Yang muncul di publik akhir-akhir ini berdasarkan pantauan satuan kerja Bawaslu di lapangan adalah keterlibatan ASN yang menjadi simpatisan dan tim sukses pasangan calon tertentu,” ucapnya.

Syors mengatakan, ASN memang memiliki hak untuk memilih dalam moment Pilkada nanti. Akan tetapi, ada sejumlah aturan yang membatasi ruang lingkup pergerakan politik mereka. Termasuk keterlibatan dalam politik praktis.

Aturan yang membatasi ruang lingkup politik ASN diantaranya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 42 Tahun 1

2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Surat MenPAN/RB No/B/71/M/SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas.

“Kami berharap agar dalam tahapan menjelang dan pendaftaran ini jangan ada yang mengambil resiko,” kata dia.

Syors menjelaskan, pihaknya juga sudah menyurati semua Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) dan Tim Pemenang untuk memperhatikan hal tersebut.

Dia menyebutkan, sejauh ini pihaknya sudah memanggil dan memeriksa empat orang ASN yang diduga terlibat dalam politik praktis Pilkada Manokwari. Dua dari empat ASN tersebut bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Manokwari. Sedangkan dua orang lainnya bekerja di lingkup pemerintah provinsi Papua Barat.

“Kita sudah panggil empat ASN untuk mengklarifikasikan dugaan keterlibatan mereka dalam Pilkada,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menyatakan, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Hermus Indou dalam kapasitasnya sebagai ASN yang maju sebagai bakal calon kepala daerah Manokwari.

“Surat pengunduran diri Pak Hermus sudah kita terima hari ini,” tukasnya. (PB25)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 4 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: