Beda Persepsi tentang Pembangunan di Papua

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Walaupun semua pihak mengakui hadirnya pembangunan di Papua, terjadi perbedaan persepsi antara masyarakat asli Papua dan pemerintah di Jakarta. Perbedaan persepsi tentang pembangunan ini perlu diselesaikan agar identitas politik kepapuaannya semakin kuat.

Hal ini disampaikan Cahyo Pamungkas saat peluncuran buku Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua secara daring, Jumat (11/9/2020).

Buku yang diterbitkan oleh Imparsial, TIFA, Forum Akademisi Papua Damai, dan Parahyangan Centre for Democracy and Peace Studies ini menggarisbawahi pentingnya dialog untuk menjembatani perbedaan persepsi tersebut.

Jaleswari Pramodhawardhani, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden menyambut hasil penelitian ini. Ia mengatakan, selain beberapa catatan di antaranya kurang menyeluruhnya sudut pandang buku ini, penelitian yang menggunakan pendekatan sipil-politik di Papua juga dinilai belum terlalu banyak dilakukan.

Salah satu anggota tim peneliti, Elvira Rumkabu, mengatakan, harus diakui pembangunan di Papua telah hadir. Beberapa indikator yang dinilainya positif adalah 80 persen pejabat di pemerintah daerah Papua telah terdiri dari orang Papua asli. Selain itu, jumlah dana otsus untuk pembangunan juga sangat masif. Data menunjukkan hingga 2019 ada Rp 84,19 triliun dana otonomi khusus untuk Papua dan Rp 33,81 triliun untuk Papua Barat.

Akan tetapi, lepas dari berbagai upaya ini, ada kesenjangan perspektif antara masyarakat Papua dan pemerintah di Jakarta. Hal ini, menurut Elvira, disebabkan pembangunan yang paternalistik alias top-down. Masyarakat Papua merasa terasing dengan pembangunan tersebut karena sifatnya yang minim partisipasi. ”Beberapa tahun belakangan ini, peranan korporasi sangat masif,” kata Elvira.

Peneliti lain, Nyoman Sudira, mengatakan, ketika pemerintah pusat merasa sudah membangun Papua, isu-isu yang muncul adalah ketidakadilan, kemiskinan relatif, frustrasi yang ujung-ujungnya adalah seruan untuk merdeka.

Cahyo yang menyampaikan kesimpulan secara lebih spesifik mengatakan, pemerintah melihat pembangunan dari perspektif ekonomi, infrastruktur dan membuka keterisolasian. ”Sedangkan orang Papua melihat pembangunan sebagai marjinalisasi, depopulasi, dan kerusakan ekologis,” kata profesor peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu.

Menurut Cahyo, situasi ini memperkuat teori yang selama ini mengatakan bahwa pengalaman orang Papua pada masa Orde Baru memperkuat identitas politik kepapuaan karena mereka terbuang dari pembangunan. Solusi yang disampaikan para peneliti ini adalah bentuk-bentuk dialog sehingga orang Papua juga terlibat dalam pembangunan.

Jaleswari mengatakan, para peneliti perlu membuat definisi yang lebih jelas tentang dialog yang dimaksudkan. Pasalnya, selama ini pemerintah kerap melakukan dialog. Bukan saja kementerian dan lembaga, melainkan juga Presiden Joko Widodo turun langsung melakukan dialog dengan masyarakat Papua. Jaleswari juga mengharapkan agar penelitian tidak menggunakan bahasa yang bersifat jargonistik. Ia juga menggarisbawahi bahwa ke depan diharapkan ada penelitian yang bersifat lebih komprehensif.

”Selain aspek histori dan antropologi perlu juga sosio legal, misalnya efek perubahan nama Irian Jaya jadi Papua itu tentu, kan, positif,” katanya. (KOM)

***Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 14 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: