Belajar Tatap Muka Dibuka bagi Siswa Tingkat Akhir

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat menyambut baik rencana pembukaan kembali belajar tatap muka pada awal 2021 sebagaimana diumumkan Menteri Dalam Negeri RI Nadiem Anwar Makarim, Senin (23/11/2020).

Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba mengatakan kebijakan pembukaan sekolah tatap muka akan diprioritaskan bagi siswa di tingkat akhir yakni kelas 12.

“Kita siap merespon himbauan menteri untuk membuka kembali sekolah namun tidak semua masuk. Kita memprioritaskan pada siswa kelas 12 yang akan lulus,” ujar Dowansiba di Manokwari, Selasa (24/11/2020).

Dowansiba menerangkan alasan pihaknya memprioritaskan kebijakan sekolah tatap muka bagi siswa kelas 12 atau pelajar tingkat akhir karena mereka tengah mempersiapkan ujian kelulusan.

“Sekolah tatap muka diprioritaskan bagi siswa kelas 3 baik SMA/SMK maupun SMP, karena mereka harus mendapat perhatian khusus mengikuti ujian kelulusan dan waktu sangat singkat,” paparnya.

Menurutnya, saat ini Papua Barat masih dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat dilakukan pembukaan sekolah secara serentak. Apabila terjadi klaster baru penularan Covid-19 di sekolah, maka hanya menciptakan permasalahan baru bagi daerah. Karena itu, dia meminta agar sekolah setingkat SMA/SMK/LB yang dikelola oleh provinsi memperhatikan pelaksanaan pembukaan sekolah tatap muka di awal tahun depan.

“Kita minta agar sekolah memperhatikan pelaksanaan kebijakan sekolah tatap muka dengan baik. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru di sekolah,” jelasnya.

Dia menambahkan dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi bersama forum Kepala Sekolah SMA/SMK/LB di seluruh Papua Barat mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan bagi sekolah dalam melaksanakan sekolah tatap muka di awal 2021.

Dia juga mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman saat belajar tatap muka di sekolah dilaksanakan secara ketat. Hal ini guna mencegah potensi terjadinya penularan virus corona di sekolah.

“Protokol kesehatan wajib hukumnya dan harus dilaksanakan. Karena jika terjadi masalah baru di sekolah siapa yang akan tanggung jawab,” pungkasnya. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Rabu 25 November 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: