Berkas DPR PB Fraksi Otsus Sudah di Mendagri

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Berkas dokumen 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat mekanisme pengangkatan atau Fraksi Otsus sudah ada di tangan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Itu berarti tidak lama lagi Surat Keputusan (SK) penetapan akan ditandatangani Mendagri.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Agustinus Melkias Rumbino membenarkan bahwa saat ini berkas dokumen 11 anggota DPR Papua Barat Fraksi Otsus telah berada di tangan Mendagri. Menurutnya  dalam waktu dekat, Mendagri akan segera menandatangani SK penetapan mereka.

“Berkas 11 anggota DPR Otsus sudah masuk di meja Menteri (Mendagri, red),” ujar Rubino kepada Papua Barat News di Manokwari,  Rabu (9/9/2020).

Agustinus menyebutkan pemerintah tetap menghargai proses gugatan terhadap hasil seleksi Pansel ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jayapura, untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pansel calon anggota DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan tertanggal 5 Juli 2020.

Menurutnya, proses gugatan ke PTUN tidak menghentikan proses penerbitan SK Penetapan 11 anggota DPR Papua Barat Fraksi Otsus.

“Kami tetap menghargai proses di pengadilan, namun proses di Mendagri juga tetap berjalan, karena itu merupakan dua hal yang berbeda,” jelasnya.

Agustinus optimis beberapa pekan ke depan SK Penetapan 11 kursi DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan akan ditandatangani oleh Mendagri. Dengan begitu, kata Agustinus, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan proses pelantikan mereka.

“Tentang pelaksanaan pelantikan, kami akan berkoordinasi dengan Sekretaris DPR Papua Barat, karena pelantikan adalah agenda internal DPR Provinsi Papua Barat,” terang dia.

Sebelumnya, Yan Christian Warinussy selaku Penasehat Hukum Gubernur Papua Barat kepada media ini menerangkan bahwa upaya hukum mencari keadilan yang dilakukan oleh penggugat melalui PTUN Jayapura patut dihargai. Hal tersebut sah dan sesuai koridor hukum yang telah disediakan oleh Negara.

“Itu hak mereka, kan itu hasil kerja pansel to. Gubernur sama sekali tidak mengintervensi proses seleksi calon anggota DPR Papua Barat jalur pengangkatan tersebut,” ujarnya.

Warinussy menegaskan, kliennya siap jika dipanggil oleh pengadilan. Namun, hingga kini Gubernur Papua Barat belum menerima panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Manokwari ataupun dari PTUN di Jayapura.

“Jadi jika mereka hendak mengajukan gugatan maka hak itu hak mereka. Sampai saat ini belum ada panggilan dari pengadilan kepada gubernur,” tegas dia.

Tim Hukum Gubernur, menurutnya, akan mempelajari setiap materi gugatan yang diajukan oleh penggugat. Secara khusus pemberian rekomendasi bagi pansel dilakukan dalam kapasitas sebagai Gubernur atau Kepala Suku Besar Arfak.

“Kita akan pelajari setiap materi gugatan. Sementara kalau gugatan ke Mendagri, itu di luar ranah saya untuk menanggapi,” katanya. (PB22)

***Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 11 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: