Bupati Waran Tegaskan Pembangunan SPN Sesuai Mekanisme

RANSIKI, papuabaratnews.co – Bupati Manokwari Selatan Markus Waran menegaskan pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Papua Barat di Kampung Wedoni, Distrik Oransbari sudah sesuai mekanisme. Karena itu pembangunannya tetap akan dilaksanakan.

Bupati Waran menjelaskan selain sudah memperoleh persetujuan dari masyarakat adat setempat, khususnya pemilik hak ulayat, pembangunan  nan SPN ini juga telah mengantongi izin dari Menteri Lingkungan Hidup terkait alih status hutan.

“Pembangunan SPN ini resmi dan telah mendapatkan ijin dari menteri serta pemilik hak ulayat terkait tanah adat. Jika ada organisasi atau himpunan masyarakat dan kelompok suku yang mempersoalkan pembangunan SPN silakan melaporkan dan menyampaikan persoalannya ke Polres Manokwari Selatan, dengan membawa bukti terkait kepemilikan tanah adat itu. Karena pemilik hak Ulayat tanah adat telah menyerahkannya kepada negara untuk pembangunan SPN,” kata Bupati Waran dalam keterangan resmi yang diterima yang diterima Papua Barat News, Sabtu (27/6/2020).

Bupati Waran membantah tudingan sejumlah kalangan yang menyebutkan bahwa pembangunan SPN Polda Papua Barat telah mengorbankan masyarakat. Dia mengatakan sedikit pun tidak terbesit  keinginan dari pemerintah daerah untuk mengorbankan warga apalagi suku.

“Pembangunan ini merupakan wujud keberadaan sebuah negara, dan masyarakat adat adalah bagian dari pembangunan itu,” terangnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat Manokwari Selatan untuk memupuk kebersamaan dan mendukung pembangunan di Kabupaten Manokwari  Selatan serta tidak mudah terprovokasi dengan berbagai hasutan , yang mengatasnamakan suku dan agama karena kepentingan oknum atau kelompok tertentu.

“Masyarakat harus paham bahwa pembangunan infrastruktur di daerah, adalah upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu,” paparnya.

Bupati Waran kembali menegaskan bahwa Pemda Manokwari Selatan akan terus memberi dukungan untuk pembangunan SPN di daerah itu.

“SPN merupakan aset negara demi kepentingan kemajuan negara dan pembangunan sumber daya manusia,” tungkasnya.

Terpisah, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan pihak yang tidak berkepentingan, untuk tidak ikut campur dalam rencana pembangunan SPN Polda Papua Barat di Kabupaten Manokwari Selatan.

“Kalau yang bukan berkaitan disitu, tidak usah berkomentar,” tandasnya.

Sebab, menurut Dominggus, sebelumnya pemerintah beserta masyarakat setempat, telah menyetujui pembangunan SPN tersebut. “Masyarakat asli disitu dengan pak bupati (Bupati Mansel Markus Waran, red), sebelumnya sudah mengadakan pertemuan dan menyepakatinya,” terang dia.

Lebih lanjut, Dominggus mengatakan, pemerintah daerah setempat juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik ulayat. “Sudah dilakukan sosialisasi kemudian bisa diterima, maka bisa ada penyerahan (tanah) itu,” jelasnya.

Namun apabila jika yang berkeberatan benar adalah warga setempat, Dia menyarankan agar terlebih dahulu berkonsultasi atau menanyakan perihal tersebut, dengan tokoh adat yang dituakan di tempat tersebut.

“Apabila mereka yang punya ulayat di situ, yang komentar, mungkin juga pada saat penyerahan dia tidak ada di tempat. Atau tidak ikut dalam pertemuan dan sosialisasi, ketika dia tahu belakangan mestinya kan dia harus bertanya kepada yang dituakan di situ,” pungkasnya. (PB24/RED)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: