DIPA – TKDD, Papua Barat Terima Rp 26,4 Triliun

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Provinsi Papua Barat menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari APBN 2021 sebesar Rp 26,4 triliun.

Sama seperti tahun sebelumnya, penyerahan DIPA – TKDD 2021 dilaksanakan jauh sebelum tahun anggaran dimulai.Hal ini mengacu pada instruksi Presiden agar belanja APBN ini mendorong pemulihan ekonomi, yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo telah menyerahkan DIPA-TKDD Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Dominggus Mandacan di Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Selanjutnya bertempat di salah satu hotel di Manokwari, Kamis (26/11/2020), Gubernur Mandacan menyerahkan DIPA-TKDD kepada perwakilan kepala daerah, pimpinan instansi vertikal Satuan Kerja APBN, serta Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Papua Barat.

Gubernur mengatakan kekuatan anggaran yang berasal dari APBN ke daerah dalam bentuk DIPA dan TKDD diharapkan menjadi stimulus di tengah kelesuan ekonomi saat ini.

Dia optimis topangan anggaran dari pemerintah pusat ini mampu mendorong pemulihan ekonomi, perbaikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mewujudkan prioritas pembangunan baik fisik maupun non fisik atau jasa, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

“Pengelolaan anggaran tersebut agar dilakukan dengan penuh kehati-hatian, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efektif dan efisien, berorientasi pada output dan kinerja. Jangan sampai ada penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat,” pesannya.

Gubernur lalu mengajak semua pihak untuk meningkatkan kualitas belanja melalui perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik dan berkesinambungan, meskipun di tengah ancaman Covid-19.

Selain terpuruk karena pandemi, persoalan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya lapangan kerja semakin menambah beban daerah. Karena itu ia mendesak agar lembaga vertikal maupun OPD serta kepala daerah fokus menggunakan anggaran itu dalam rangka pengentasan permasalahan di daerah.

“Penggunaan anggaran ini harus diprioritaskan pada upaya untuk menanggulangi  permasalahan lapangan kerja, rendahnya IPM, dan kemiskinan,” ujarnya.

Dominggus mengajak agar sistem pelayanan dan pengelolaan keuangan harus dievaluasi sehingga dapat memberikan layanan yang cepat dan praktis.

Pembenahan, kata Mandacan, wajib dilakukan dalam rangka pembenahan sistem tata kelola dan administrasi yang memanfaatkan teknologi sehingga menghemat biaya, tenaga dan waktu.

“Sistem pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan cepat sesuai aturan karena itu harus ada akselerasi tata kelola keuangan yang baik,” harapnya.

Sementara alokasi dana Desa untuk Papua Barat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu pelaksanaan dana Desa harus dikucurkan pada kegiatan padat karya. Sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal di setiap kampung.

“Penggunaan dana desa harus terarah pada penyerapan tenaga kerja lokal melalui pengelolaan secara swakelola dan padat karya,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Barat, Hari Utomo, menyampaikan total dana APBN 2021 yang terdiri dari dana DIPA dan TKDD untuk Papua Barat sebesar Rp 26,4 triliun.

Hari menjelaskan, DIPA yang diserahkan kepada Satuan Kerja (Satker) kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebesar Rp 9, 62 triliun atau meningkat 37, 68 persen dari tahun sebelumnya yang sempat mengalami penyesuaian akibat pandemi.

Sedangkan alokasi TKDD se Papua Barat tahun 2021 sebesar Rp16,82 triliun atau menurun 14,58 persen dari tahun sebelumnya sebagai konsekuensi dari pandemi yang belum selesai.

Adapun dana transfer pusat ke Papua Barat meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7,73 Triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp905,06 miliar, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp4,09 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp1,43 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp1,55 Triliun. Sementara dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp919,45 miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp191,52 miliar. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 27 November 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: