DJPb Dorong Optimalisasi Keuangan Negara

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementrian Keuangan RI terus mendorong agar pengelolaan keuangan negara di Provinsi Papua dan Papua Barat berjalan optimal. Sehingga, perumusan kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN dan APBD memiliki peran strategis demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi tumbuhnya investasi, serta tercapainya pemerataan pembangunan.

“Perbaikan pengelolaan keuangan negara harus berjalan optimal dan berkelanjutan,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto, saat memberikan sambutan dalam acara Kick Off Kerjasama Kemitraan dan Pendampingan dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Sharing Session Pengelolaan Keuangan yang digelar virtual, Selasa (17/11/2020).

Selain itu, sambung dia, harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan daerah yang dianggarkan dalam APBN maupun APBD harus memberikan efek peningkatan sumber daya fiskal seefektif mungkin, efisien, transparansi dan akuntabel.

“Maka perlu adanya penguatan, koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah,” terang Andin.

Menurut dia, upaya perbaikan tata kelola keuangan negara dan daerah yang berkelanjutan dapat dilakukan bersama-sama antara pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerataan pembangunan di daerah yang menjadi prioritas pembangunan nasional sangat dibutuhkan.

“Kerjasama yang erat antara instansi pusat dan daerah, termasuk partisipasi masyarakat,” ujar dia.

Sejak reformasi keuangan negara digulirkan tahun 2003, kata dia, Kementrian Keuangan selaku otoritas fiskal terus melakukan transformasi penggunaan keuangan di berbagai bidang, terutama di bidang regulasi, kelembagaan, dan tata kelola.

Dengan demikian, pihaknya pun terus memberikan dukungan kepada Kantor Wilayah DJPb di Papua dan Papua Barat. “Sehingga memungkinkan kita dapat melaksanakan dengan intensif,” ucap dia.

Dia menjelaskan ada dua hal yang difokuskan dalam kegiatan kerjasama kemitraan dan pendampingan selama dua hari (Selasa-Rabu). Meliputi, peningkatan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia aparatur keuangan negara. “Dua hal itu menjadi fokus kegiatan,” terang Andin.

Dirinya mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat karena progres pembangunan daerah berjalan dengan baik. Hal itu ditinjau dari pemanfaatan alokasi anggaran baik dari pemerintah pusat, realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) maupun APBD.

“Nantinya kegiatan pendampingan ini terus dilakukan dengan pemda baik yang bersifat rutin, non rutin dan periodik,” kata Andin.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi Nicolaus Untung Tike menuturkan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD harus efektif, efisien dan akuntabel.

Oleh karena itu, Gubernur mengapresiasi inisiatif DJPb yang menyelenggarakan program kerja sama/kemitraan dan pendampingan serta sharing session pengelolaan keuangan negara dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Harapannya adalah terwujudnya forum koordinasi untuk kedua belah pihak dalam mencari solusi-solusi terbaik pada isu-isu pengelolaan keuangan APBN dan APBD,” kata dia.

Gubernur juga mendorong seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan belanja pemerintah baik APBN maupun APBD, untuk terus dapat mengakselerasi realisasi belanja, tingkatkan penyerapan semua jenis belanja, sederhanakan SOP-nya, memudahkan birokrasinya dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik (good governance).

“Ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan maanfaat dalam rangka memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara di Papua Barat,” imbuh dia.

Belanja negara capai 76,13 persen

Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, realisasi belanja negara di daerah itu sampai dengan kuartal III-2020  mencapai 76,13 persen.

Kinerja realisasi belanja negara tersebut terdiri dari, belanja pemerintah pusat sebesar Rp.3,82 triliun dari pagu sebesar Rp.6,57 triliun dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar 15,63 trilyun dari pagu 18,97 triliun.

Kemudian, realisasi belanja pusat mencapai 58.08 persen, sedangkan TKDD sudah mencapai 82,39 persen.

Belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial dan belanja lainnya yang dilakukan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat di Papua Barat. Sedangkan transfer daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik), DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Insentif Daerah (DID). (PB15)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 18 November 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: