DKPP Gelar Sidang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, menggelar sidang pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari. Sidang berlangsung di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Jumat (18/9/2020).

Sidang tersebut digelar karena adanya laporan sengketa Pilkada dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Periode 2020/2025 jalur perseorangan yaitu Ronald Mambieuw dan Reineke Exonia Musa (Romansa). Pasangan tersebut melaporkan KPU Kabupaten Manokwari dalam kasus pelanggaran Kode Etik.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DKPP Republik Indonesia, Prof. Muhammad yang didampingi oleh Ketua Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Papua Barat Napoleon Fakdawer dan Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat  Abraham Ramandey.

Pasangan Romansa selaku pengadu dalam kesempatan tersebut menghadirkan 3 orang saksi. Mereka didampingi oleh penasehat hukum mereka, Habel Rumbiak.

Dalam keterangannya, ketiga saksi menceritakan kronologi dan proses penyerahan berkas dokumen Bapaslon Romansa hingga berkas tersebut mendapat penolakan dari pihak KPU Kabupaten Manokwari. Dokumen yang diserahkan melingkupi 3 parameter yaitu B1-KWK B1.1KWK, sedangkan B2KWK.

Bakal Calon Bupati Manokwari dari pasangan Romansa, Ronald Mambieuw berharap agar majelis sidang dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya, dengn memberi kesempatan untuk dirinya bersama pasangannya ikut dalam pilkada Manokwari 9 Desember mendatang.

“Kami minta majelis hakim menghargai hak demokrasi kami,” ujarnya.

Sementara itu, pihak KPU Manokwari tetap berpendirian bahwa keputusan penolakan berkas Bapaslon Romansa yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada.

“Kami sudah menjalankan semuanya sesuai prosedur yang ditentukan,” ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Manokwari, Aplena Rumaikeuw.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DKPP RI mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak TPD untuk bersama-sama mengambil keputusan atas perkara tersebut.

“Kami tetap menampung dan akan berkoordinasi untuk selanjutnya di putuskan,” kata Prof. Muhammad, sebelum menutup sidang. (PB25)

***Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 21 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: