DPR Gelar Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2019

MANOKWARI, papuabaratnews.coDewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat menggelar rapat paripurna penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, di salah satu hotel di Manokwari, pada Rabu (2/9/2020).

Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengatakan, tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi kepemerintahan harus tetap dilaksanakan walaupun di tengah situasi pandemi Covid-19.

Sesuai dengan agenda yang ada, maka DPR Papua Barat akan mendengarkan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

Laporan pertanggungjawaban merupakan prinsip akuntabilitas terhadap kinerja keuangan, pelaksanaan pembangunan, sistem kepemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan. Selain itu, laporan pertanggungjawaban hendaknya mendapatkan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk dijadikan dokumen dasar  proses kepemerintahan selanjutnya.

“Ini merupakan bagian dari mekanisme check and balance dimana laporan ini kewajiban Pemda menjelaskan neraca penggunaan keuangan pemerintah kepada masyarakat,” ujar Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Ia melanjutkan, total realisasi pendapatan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019 sebesar Rp11.339.763.889.678. Jika dibandingkan dengan target pendapatan sebesar Rp9.209.218.376.001, maka mengalami kelebihan sebesar Rp2.130.545.513.677 atau mencapai 123,13%.

Realisasi pendapatan tersebut diperoleh dari PAD Rp483.725.598.744 atau (95,22%) dari target sebesar Rp508.019.074.143.

“Yang diperoleh dari pajak daerah, realisasi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD,” ujar Dominggus.

Ia menuturkan, sumber pendapatan lainnya adalah pendapatan transfer sebesar Rp10.855.310.290.000 atau 145,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.700.971.301.858 diperoleh dari DBH pajak dan DBH bukan pajak Sumber Daya Alam, DAU, DAK dan Dana Otsus sebesar Rp3.947.794.959.000.

“Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019 direalisir sebesar Rp728.000.000.000,” sebut Dominggus.

Dia melanjutkan, realisasi belanja sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 mencapai 5.409.692.414.864 rupiah atau 85,96% dari anggaran belanja yang ditargetkan 6.293.113.148.372 rupiah.

Adapun anggaran belanja tersebut dirincikan dari belanja operasional sebesar Rp3.651.709.041.048 terdiri dari belanja pegawai Rp847.781.618.060, belanja barang Rp1.899.915.796.328, belanja hibah sebesar Rp850.998.126.660, belanja bansos sebesar Rp53.013.500.000, dan belanja modal sebesar Rp1.757.983.373.816.

“Realisasi transfer mencapai Rp3.859.605.766.218 atau 98,75% dari Rp3.908.356.244.405,” ungkapnya.

Dari sisi pembiayaan, sambung Gubernur, pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Total penerimaan pembiayaan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp1.080.843.444.442 dan pengeluaran pembiayaan Rp100.000.000.000.

“Berdasarkan uraian tersebut maka secara umum realisasi APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2019, terdiri dari total pendapatan sebesar  Rp11.339.763.889.678. Total belanja Rp5.409.692.414.864. Total transfer sebesar Rp3.859.605.766.218. Total pembiayaan sebesar Rp980.843.444.442 rupiah. Sehingga Silpa hingga akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp3.051.309.153.039,” pungkasnya. (PB25)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 3 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: