Eksistensi Masyarakat Adat Harus Dilindungi

MANOKWARI, papuabaratnews.co Sejak era reformasi, masyarakat adat di seluruh Indonesia banyak melakukan penuntutan kembali hak-hak mereka yang dirampas secara paksa oleh pemerintah, maupun kelompok tertentu.

Oleh sebab itu, eksistensi masyarakat adat perlu dilindungi dan mendapat pengakuan dari pemerintah pusat ataupun daerah atas hukum adat tersebut. Sehingga, tidak terjadinya konflik sebagai dampak dari perampasan hak-hak masyarakat adat itu sendiri.

“Dalam konteks selamatkan manusia, tanah dan SDA maka eksistensi masyarakat adat Papua harus dilindungi untuk menguasai milik mereka yang sah yang Tuhan titipkan untuk dijaga,” ujar Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Paul Vinsen Mayor, saat menggelar konferensi pers dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat se-dunia di Manokwari, Senin (10/8/2020).

Pemerintah, kata dia, wajib memberikan perlindungan hak atas tanah beserta kekayaan alamnya kepada masyarakat adat Papua. Pemerintah juga diminta untuk tidak menerapkan konsep pemaksaan kehendak terhadap masyarakat adat tersebut.

“Jumlah orang Papua yang mendiami tanah ini sangat sedikit, padahal tanah kami begitu luas. Sementara itu, pemerintah memberlakukan program KB di basis-basis OAP,” kata Mayor.

Menurut dia, pembatasan jumlah anak yang dicanangkan pemerintah melalui program KB mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat untuk menguasai tanah dan SDA yang ada di dalamnya.

“Tanah kami juga dirampas dengan cara-cara yang terstruktur, masif dan sistematis. Demikian pula dengan SDA kami juga dirampas. Sebagai contoh, eksploitasi SDA yang terjadi di Manokwari dan Pegunungan Arfak itu diduga dibekingi oleh oknum tertentu,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Hukum DAP Wilayah III Doberay, Yan Christian Warinussy mengungkapkan, peringatan hari masyarakat adat sedunia diharapkan mampu mengembalikan eksistensi masyarakat adat di Tanah Papua untuk bangkit dan memperjuangkan hak-hak dasarnya.

“UUD 1945 Pasal 18b memungkinkan masyarakat adat diakui yang disempurnakan oleh Pasal 43 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus,” ungkap Warinussy.

Ia menuturkan, agar harapan masyarakat adat tercapai maka langkah awal adalah menyamakan persepsi. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengumpulkan seluruh masyarakat adat dan diorganisasikan. Sehingga, mampu memperjuangkan hak adat termasuk mempertahankan serta menjaga tanah dan segala isinya.

“Hak-hak itu harus dilindungi, diakui, dan dikembangkan dan kemudian diberdayakan untuk kepentingan masyarakat pribumi Papua,” tutur Warinussy.

Pihaknya sedang berusaha memperbaiki Dewan Adat agar tampil berwibawa, karena mengemban predikat sebagai lembaga representasi masyarakat adat berdasarkan statuta pembentukan dan manifesto masyarakat adat Papua.

“Yaitu menyelamatkan manusia, tanah dan sumber daya alamnya,” pungkas dia. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: