Fakfak Lakukan Konsultasi Enam Usulan Ranperda

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Kabupaten Fakfak beserta DPRD Fakfak menyambangi Kanwil Kemenkumham Papua Barat di Manokwari, untuk melakukan konsultasi terhadap enam usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Asisten II Setda Fakfak, Charles Kambu, mengatakan, ada lima ranperda yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten yakni ranperda tentang parkiran, penataan kampung, PDAM Tirta Pala, penyelenggaran penanggulangan bencana, dan ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sedangkan satu ranperda yang merupakan inisiatif DPRD yakni ranperda tentang pembentukan produk hukum daerah.

“Sekarang kita fokus pada satu ranperda inisiatif DPRD dan lima usulan pemda,” ujar Charles saat dikonfirmasi awak media di Manokwari, Jumat (21/8/2020).

Ia melanjutkan, total ranperda yang diusulkan pada tahun 2020 ini sebanyak 11 ranperda. Satu ranperda telah tuntas dibahas yakni ranperda kawasan bebas rokok. Sedangkan, empat ranperda akan dirampungkan dan enam ranperda yang sedang diharmonisasikan bersama Kemenkumham Papua Barat.

“Kita targetkan akhir tahun 2020 bisa selesai,” jelasnya.

Kepala Kemenkumham Papua Barat, Anthonius Ayorbaba, mengapresiasi langkah harmonisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD dan Pemda Fakfak. Hal ini merupakan terobosan hukum yang patut diikuti oleh daerah lain di Papua Barat.

“Sehingga produk hukum yang dilahirkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Fakfak,” urainya.

Tim Divisi Hukum Kemenkumham Papua Barat, kata dia, telah siap memberikan masukan dan pertimbangan hukum pada setiap produk hukum daerah tersebut. Upaya ini merupakan bagian dari memaksimalkan pelayanan hukum di daerah bagi mitra Kemenkumham sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten.

“Sekalipun hari ini jadwal cuti bersama dan harusnya kita libur namun karena besarnya cinta kepada negara, kita semua tetap bertahan melaksanakan rapat,” tutup Ayorbaba.

Sebelumnya, Pemkab Manokwari dan DRPD Manokwari pun melakukah hal serupa. Ada sepuluh ranperda yang dikonsultasikan bersama dengan Kemenkumham Papua Barat, pada Rabu pekan lalu. Sepuluh rancangan regulasi daerah ini terdiri dari, tujuh ranperda inisiatif DPRD dan tiga ranperda inisiatif Pemda Manokwari.

“Ketika dilaksanakan di lapangan, ranperda ini tepat sasaran, sesuai tujuannya bagi masyarakat,” ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Manokwari, Romer Tapilatu. (PB22)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 24 Agustus 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: