Fraksi Otsus Diminta Bentuk Pansus DOB

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat diminta untuk segera membentuk panita khusus daerah otonomi baru (Pansus DOB), guna mengawal aspirasi masyarakat terkait pemekaran wilayah.

Koordinator Tim Pemekaran DOB Manokwari Barat Marianus Bonepay mengatakan, aspirasi pemekaran sembilan wilayah termasuk Manokwari Barat harus dikawal secara khusus agar dapat terlaksana sesuai ekspektasi.

Apabila tidak dibentuk Pansus, maka aspirasi pemekaran wilayah hanya menjadi wacana dan dapat menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Kalau tidak dikawal akan jadi bumerang dan masalah yang tidak terselesaikan di tengah masyarakat,” kata Marinus saat dikonfirmasi awak media usai menyerahkan aspirasi kepada Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Senin (13/9/2021).

Ia juga meminta agar Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Fraksi Otsus DPR Papua Barat mengkaji seluruh aspirasi terkait pemekaran tersebut. Sehingga, dapat memprioritaskan aspirasi dari masyarakat bukan kepentingan kalangan elit politik.

“Ini yang perlu harus dikaji,” tegas Marinus.

Selain DPR Papua Barat, pihaknya juga akan menyerahkan aspirasi tersebut ke MRP Papua Barat. Supaya, MRP Papua Barat membentuk pansus dalam mengawal proses pemekaran sembilan DOB tersebut.

“Meminta mereka (MRP Papua Barat, red) membentuk pansus bersama dengan Fraksi Otsus,” tutur dia.

Sembilan DOB yang telah memperoleh persetujuan Presiden sejak tahun 2013 adalah Kabupaten Manokwari Barat, Kota Manokwari, Kokas, Raja Ampat Selatan, Raja Ampat Utara, Malamoi, Maybrat Sau, Imekko, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Dedaida menuturkan, aspirasi pembentukan pansus untuk mengawal proses pemekaran DOB akan ditindaklanjuti sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Setelah UU Otsus Papua direvisi, DPR Papua Barat sudah menerima empat dokumen pemekaran yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Mekko, Kabupaten Maybrat Sau dan Kabupaten Manokwari Barat. “Yang sudah masuk dokumen itu empat daerah,” ucap dia.

Menurut Dedaida, pemekaran wilayah di Tanah Papua khusunya Papua Barat menjadi solusi demi menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dialami masyarakat. Seperti, konflik tapal batas, rentan kendali pemerintahan dan konflik administrasi. “Kita dorong agar pemerintah pusat juga mempertimbangkan hal-hal itu,” ucap Dedaida.

Setelah Pansus DOB terbentuk, sambung dia, aspirasi pemekaran akan diteliti terlebih dahulu sebelum menyerahkah ke pemerintah pusat. Realisasinya tergantung pada keputusan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan keuangan negara. “Dan bagaimana kemampuan daerah mengelola APBD,” pungkas Dedaida. (PB15)

 

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat Edisi Selasa 14 September 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: