Gabungan Fraksi Beri 10 Masukan untuk Pemprov

MANOKWARI, papuabaratnews.coDPR Papua Barat mengajukan 10 masukan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, dalam rapat paripurna kedua yang diselenggarakan di Manokwari, Kamis (3/9/2020).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Papua Barat Ranley Mansawan, beragendakan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat tahun 2019.

Juru Bicara (Jubir) gabungan seluruh Fraksi DPR Papua Barat, Fredy Maralissa, mengatakan, DPR Papua Barat memandang pengawasan harus terus dilakukan agar jalannya pemerintahan lebih terkontrol dan terkendali.

Dan, 10 masukan dari DPR kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pemandangan umum gabungan seluruh fraksi meliputi:

Pertama, DPR mengapresiasi pemberian Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2019.

Kedua, DPR menilai ada ketidakcermatan dalam perencanaan. Hal tersebut dilihat dari ekspektasi awal yang kurang mantap dalam menentukan target capaian. Hal ini berkaitan dengan realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp11.339.763.889.678 dari target pendapatan sebesar Rp9.209.218.376.001 atau mencapai 123,13%.

Kedua, tercapainya PAD sebesar 123,13% belum menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi mengoptimalkan potensi daerah secara baik. Untuk itu perlu ada kreatifitas program terpadu antar OPD dan melakukan kajian potensi daerah yang komprehensif.

“Dari hasil memang bagus karena ada peningkatan PAD, tetapi tidak baik dalam proses penyusunan perencanaan,” ujar Fredy.

Ketiga, DPR Papua Barat menilai SILPA yang dihasilkan masih terlalu besar karena mencapai Rp3.051.309.153.039. Jika dilihat dari aspek perencanaan, maka masih banyak kegiatan yang tertunda atau tidak dilaksanakan. Seharusnya perencanaan program melalui kajian menyeluruh, sehingga tidak ada alasan tidak dilaksanakan. Karena alasan hanya bersifat teknis.

“Ini berarti target yang sudah ditetapkan tidak terealisasi,” sambung dia.

Keempat, orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, gabungan fraksi memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat harus didahulukan serta memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Kelima, dalam rangka menunjang kinerja DPR Papua Barat, gabungan Fraksi berharap pemerintah provinsi menyiapkan kantor yang layak. Hal tersebut mengingat sampai saat ini DPR masih menggunakan gedung milik Dinas Pertanian sebagai ruang kerja.

Keenam, DPR mendesak pemerintah daerah agar segera melunasi tunggakan upah guru honorer SMA/SMK se-Papua Barat yang belum dibayar selama delapan bulan.

Ketujuh, dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan bagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan virus tersebut.

Kedelapan, DPR mengharapkan ada perhatian dari pemerintah daerah terhadap batas pagu minimal Rp50 miliar bagi OPD dalam melaksanakan dan menangani urusan wajib bagi kesejahteraan masyarakat.

Kesembilan, untuk meningkatkan daya saing perekonomian dalam investasi daerah yang berbasis pariwisata maka pemerintah diharapkan mengoptimalkan potensi budaya dan kekayaan alam di daerah.

“Diharapkan ke depan pemerintah memiliki gedung dan kebudayaan berskala provinsi yang representatif, yang dapat digunakan untuk kepentingan pementasan bagi sanggar atau grup kesenian yang ada di daerah,”  tutur Maralissa.

Kesepuluh, demi mewujudkan pengelolaan lingkungan dan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan maka harus dilakukan sesuai visi dan misi pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan secara terpadu dan tertib.

“Akhirnya kami berharap keberhasilan yang telah dicapai hendaknya dipertahankan sedangkan kekurangan yang ada dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal di kemudian hari,” ujar Fredy.

Ia melanjutkan, DPR Papua Barat mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur dan segenap jajaran pemerintahan provinsi yang telah banyak mendapatkan hasil yang baik dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dibuktikan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Barat atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang mendapat pengakuan dari BPK dengan opini WTP,” ujar. (PB25)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 4 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: