Gubernur Papua Barat dan Pansel Digugat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan beserta Panitia Seleksi (Pansel) calon Anggota DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan, digugat ke Pengadilan Negeri Manokwari.

Habel Rumbiak, selaku kuasa hukum dari lima orang penggugat, mengatakan, telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses seleksi. Sebab, ada empat calon yang tidak memenuhi syarat umum dan prinsip pencalonan dari daerah asal suku, namun diloloskan oleh Pansel.

Hal ini melanggar Pasal 3 Ayat  (1) dan Pasal 4 ayat (2) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019.

“Ada empat surat gugatan bertanggal 17 Juli 2020 dan 30 Juli 2020 telah diregistrasi ke PN Manokwari melalui aplikasi e-court atas nama Vincentius Paulinus Baru, Yonadab Trogea,  Arnold Ainusi, Dorthea Mandacan dan Sahaji Refideso,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima Papua Barat News di Manokwari, Selasa (4/8/2020).

Ia menjelaskan, para penggugat mendesak agar Gubernur Papua Barat segera menarik kembali Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 dan seluruh administrasi yang meloloskan para calon bermasalah. Selain itu, Menteri Dalam Negeri diharapkan dapat menangguhkan proses penetapan para calon yang terbukti melanggar aturan.

“Kuat dugaan ada surat-surat tertentu yang direkayasa untuk memenuhi persyaratan administrasi. Diduga pansel telah mengetahui hal itu. Sehingga terjadilah kompromi untuk meloloskan mereka. Terkait hal ini akan kami laporkan ke Polda Papua Barat,” tegas Habel Rumbiak.

Ia pun berharap Gubernur Papua Barat dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pansel sebagai tindakan menjaga marwah dan harga diri gubernur.

“Hukum dan keadilan harus ditegakkan. Penyimpangan harus diluruskan untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat adat yang wakilnya dizolimi yaitu melalui pengadilan,” bebernya.

Selain Pengadilan Negeri Manokwari, sambung dia, gugatan atas hasil seleksi tersebut dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jayapura untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pansel calon anggota DPR Papua Barat tertanggal 5 Juli 2020.

“Panggilan persidangan di PN Manokwari jatuh pada minggu pertama Bulan Agustus sesuai jadwal,” ujar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Yan Christian Warinussy selaku Penasehat Hukum Gubernur Papua Barat, menerangkan, upaya hukum mencari keadilan yang dilakukan oleh penggugat melalui PTUN Jayapura patut dihargai. Hal tersebut sah dan sesuai koridor hukum yang telah disediakan oleh Negara.

“Itu hak mereka, kan itu hasil kerja pansel to. Gubernur sama sekali tidak mengintervensi proses seleksi calon anggota DPR Papua Barat jalur pengangkatan tersebut,” ujarnya.

Warinussy menegaskan, kliennya siap jika dipanggil oleh pengadilan. Namun, hingga kini Gubernur Papua Barat belum menerima panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Manokwari ataupun dari PTUN di Jayapura.

“Jadi jika mereka hendak mengajukan gugatan maka hak itu hak mereka. Sampai saat ini belum ada panggilan dari pengadilan kepada gubernur,” tegas dia.

Tim hukum gubernur menurutnya, akan mempelajari setiap materi gugatan yang diajukan oleh penggugat. Secara khusus pemberian rekomendasi bagi pansel dilakukan dalam kapasitas sebagai gubernur atau Kepala Suku Besar Arfak.

“Kita akan pelajari setiap materi gugatan. Sementara kalau gugatan ke Mendagri, itu di luar ranah saya untuk menanggapi,” pungkasnya. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: