Gubernur Segera Lantik 5 Pjs dan 2 Plt Kepala Daerah

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 9 daerah akan segera digelar, sehingga dalam waktu dekat Gubernur Papua Barat akan melantik lima Penjabat Sementara (Pjs) dan dua Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengantisipasi kekosongan jabatan kepala daerah saat Pilkada.

Tujuh pelaksana tugas dan pejabat sementara ini sebelumnya sudah diusulkan ke Menteri Dalam Negeri.

Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua Barat, Musa Kamudi mengatakan, penunjukan pelaksanaan terbagi untuk dua daerah yakni Kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat, karena salah satu kepala daerah aktif tidak maju kembali dalam pilkada. Sehingga secara otomatis diusulkan sebagai pelaksana tugas.

Dia mengatakan, dasar hukum penunjukan pelaksana tugas mengacu pada Pasal 65 dan 66 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

“Plt akan dijabat wakil bupati/wakil wali kota jika bupati dan wali kota berhalangan sementara,” kata Kamudi.

Sementara untuk lima daerah lain yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan,  Pegunungan Arfak, Teluk Wondama dan Teluk Bintuni, karena dua-duanya maju kembali sebagai calon bupati dan wakil bupati maka harus diganti dengan pejabat sementara.

“Karena kedua kepala daerah aktif maju kembali maka akan berdampak pada kekosongan karena ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye,” ujarnya.

Musa mengakui penetapan nama calon pejabat sementara di lima daerah sempat terhambat oleh oknum perseorangan yang berusaha memasukan nama di luar yang telah diusulkan gubernur. Namun menurutnya gubernur telah meminta Kemendagri memproses usulan nama yang sudah diajukannya. Sementara yang melakukan pengusulan di luar jalur Pemerintah Provinsi Papua Barat diabaikan.

“Selasa kemarin saat pertemuan di Jakarta, mereka (Kemendagri) minta kembali ke  Gubernur mana yang diusulkan, karena ada perseorangan yang pergi melobi di pusat. Sehingga atas petunjuk itu maka Gubernur minta yang diusulkan itulah yang harus diakomodir,” jelasnya.

Ia menambahkan kepastian pelantikan akan dilaksanakan setelah SK penunjukan dari Menteri Dalam Negeri keluar. Sehingga tidak menghambat jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di daerah.

“Pelantikan diusahakan secepatnya, setelah SK ada, karena itu staf kami masih ada di Jakarta. Jika SK sudah keluar maka paling lambat Sabtu atau Senin sudah bisa dilantik,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 25 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: