Gugatan Pencemaran Lingkungan, TAMB Lanjutkan Upaya Hukum di Pengadilan

MANOKWARI, papuabaratnews.co Mediasi tentang gugatan perdata terkait pencemaran air sumur milik warga di Kelurahan Sanggeng di Rt.01/Rw.06 dan Rt.01/Rw.03, Jumat (2/10/2020), tak menemukan titik temu alias deadlock. Alhasil, dengan gagalnya mediasi itu membuat gugatan perkara perdata Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN.Mnk, kembali ke ranah pengadilan.

Gugatan perdata tentang pencemaran tersebut dilayangkan oleh 20 pengacara yang tergabung dalam Tim Advokat Manokwari Bersatu (TAMB) selaku penasehat hukum warga di Kelurahan Sanggeng Rt.01/Rw.06 dan Rt.01/Rw.03.

Gugatan dilayangkan kepada Menteri BUMN sebagai tergugat I, tergugat II Direktur Utama PT Pertamina di Jakarta, tergugat III PT. Pertamina Perwakilan Papua-Maluku di Jayapura, dan Pimpinan PT Pertamina Fuel Manokwari selaku tergugat IV.

“Mediasi gagal karena tawaran penggugat kepada pihak tergugat melalui kuasa hukumnya Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, tidak disetujui oleh pihak tergugat,” kata Juru bicara TAMB Yan Christian Warinussy kepada Papua Barat News, Minggu (4/10/2020).

Menurut Warinussy, ada beberapa faktor yang melatar belakangi mediasi berujung deadlock. Diantaranya, PT. Pertamina Fuel Manokwari selaku tergugat IV cenderung merasa tidak bersalah atas tercemarnya sejumlah air sumur milik warga tersebut. Inilah yang menyebabkan pihak tergugat enggan memberikan ganti rugi sebagaimana tuntutan warga, yakni Rp26 miliar.

Lanjutnya mengatakan, tergugat I, II, III dan IV sama sekali tidak menghormati hukum in casu sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengisyaratkan pihak tergugat harusnya menghadiri atau terlibat dalam setiap tahapan mediasi.

Selain itu, pihak Pertamina pun memandang bantuan pembuatan instalasi saluran air atau Pipanisasi dan tendon air serta kiriman air bersih menggunakan mobil Tanki Air, adalah merupakan bagian dari ganti kerugian kepada warga.

“Inilah yang menyebabkan terjadinya deadlock dalam mediasi. Kami masih menunggu laporan hakim mediator Faisal Munawir Kossah kepada Majelis Hakim Perkara perdata untuk proses lanjutan di Pengadilan Negeri Manokwari,” ujar Warinussy.

Dijelaskannya, gagalnya mediasi membuat perkara perdata yang telah dimulai sejak tanggal 3 Agustus itu, dikembalikan keranah pengadilan. Dijadwalkan, persidangan tersebut akan kembali digelar pada Kamis mendatang, di Pengadilan Negeri Manokwari.

“Karena mediasi gagal maka dikembalikan ke ranah pengadilan. Sudah dijadwalkan, persidangan akan kembali digelar pada Kamis mendatang di Pengadilan Negeri Manokwari,” ujar Warinussy. “Pihak tergugat telah memastikan dirinya akan menghadiri persidangan,” katanya lagi.

Pertamina sempat dipalang

Gagalnya proses mediasi berimbas pada aksi palang kantor PT Pertamina (Persero) Manokwari oleh sejumlah warga yang kecewa dengan hasil mediasi. Meski telah dibuka kembali melalui prosesi adat dan penyerahan uang senilai Rp40 juta, namun aksi itu sempat membuat aktivitas pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke sejumlah SPBU, terhenti.

Ketua Rt.01 Boy Baransano, mengatakan, warga melakukan pemalangan karena Pertamina enggan memenuhi tuntutan warga senilai Rp26 miliar. Rincian dibuat berdasarkan kerugian yang ditimbulkan akibat tercemarnya air sumur sejak tahun 1995. Jumlah itupun telah diturunkan dari Rp119 miliar.

“Warga sempat palang karena kecewa. Selama 60 hari mediasi itu, Pertamina bertahan dengan angka yang mereka tawarkan, yakni Rp26 juta per Kepala Keluarga (KK). Dan itu tidak diinginkan warga,” Kata Boy Baransano.

Terpisah, Unit Manager Comunication Relatian & CSR Moor VIII, Maluku-Papua, Edi Mangun, mengimbau, agar apapun bentuk aktifitas masyarakat di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Manokwari, seyogianya tidak sampai menggangu kelancaran pendistribusian energi. Sebab, Fuel TBBM Manokwari masuk dalam objek vital Nasional

“Untuk itu, kndusifitasnya harus dijaga sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat Pasal 9 ayat (2) huruf b,” ujar Mangun. “Pertamina menghormati kegiatan masyarakat selama masih sesuai ketentuan hukum dan tidak menganggu kelancaran distribusi BBM untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya,” katanya lagi. (PB13)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 5 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: