Guru Honorer Papua Barat Belum Digaji 8 Bulan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Sebanyak 1.400 guru honorer Provinsi Papua Barat belum menerima gaji. Bahkan, sejak Januari hingga Agustus 2020 ini, guru dengan status honor di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum menerima gaji sepeserpun.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua Barat, Elimelek Wayoi mendesak Gubernur Papua Barat untuk segera mengambil kebijakan yang perlu untuk menyelesaikan pembayaran 8 bulan gaji 1.400-an guru honorer itu.

“Tenaga honorer kita sebanyak 1.400 an belum menerima upah kerja selama 8 bulan, yang nilainya mencapai Rp 53 miliar,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari,  Sabtu (29/8/2020).

Elimelek menyebutkan keterlambatan pembayaran gaji guru honorer Provinsi Papua Barat ini bukanlah yang pertama. Menurutnya kejadian ini sudah beberapa kali terjadi, sehingga sebagian dari mereka kecewa dan mengancam hendak berunjuk rasa. Dia mengaku pihaknya terus melakukan koordinasi dengan gubernur sehingga ada solusi yang baik bagi ribuan guru honorer itu.

“Kami berharap gubernur dapat mengambil kebijakan bagi tenaga guru honorer yang sampai saat ini belum menerima upah,” tukasnya.

Dia lalu menyatakan gubernur telah menyetujui pembayaran gaji 6 bulan 1.400 an guru honorer itu. Gubernur telah meminta data tenaga guru honorer di Dinas Pendidikan untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah tenaga guru honorer di Papua Barat.

“Gubernur sudah meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan agar upah guru honorer segera dibayarkan untuk 6 bulan,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba menyatakan, Pemprov akan membayar seluruh tunggakan gaji guru honorer SMA/SMK dan sederajat se Papua Barat, tahun 2020. Meskipun sebelumnya, hasil kesepakatan yang dilakukan antar Pemda Kabupaten/Kota dan Pemprov pada Raker Bupati se Papua Barat awal 2019 di Sorong Selatan telah memutuskan bahwa gaji tenaga guru honorer dibayarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota.

“Gaji guru honorer yang awalnya diharapkan dibayar oleh Kabupaten/Kota sesuai kesepakatan awal 2019, namun hingga hari ini tidak ada tindaklanjutnya. Sehingga kembali ke Provinsi yang bayar,” jelas Barnabas pada pertengahan Juni 2020 lalu.

Barnabas menyebutkan, jumlah guru honorer di Papua Barat mencapai lebih dari 1.800 orang. Dengan total anggaran yang harus dieksekusi untuk pembayaran gaji sebesar Rp 55 miliar, namun baru akan dibayarkan melalui APBD-P karena tidak dianggarkan dalam APBD Induk 2020.

Sebenarnya pemda sudah berupaya menindaklanjuti, dan membayar gaji para guru honorer itu, tetapi tidak ada dasar hukumnya, serta tidak ada rekening SMA/SMK, karena berdasarkan UU No 23 Tahun 2004, semua sudah diserahkan ke Provinsi,” tukasnya.

Sebenarnya bisa dibayar dari dana Otsus, yang penting ada dasar hukum dari Provinsi untuk Kabupaten/Kota terkait pembayaran gaji guru honorer ini,” tandasnya. (PB22)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 31 Agustus 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: