Gustu Covid-19 Gandeng BPKP Sebagai Pendamping Pelaksanaan Anggaran

MANOKWARI, papuabaratnews.co Gugus tugas Covid-19 Kabupaten Manokwari menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat sebagai pendamping pelaksanaan anggaran.

Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), BPKP Papua Barat, Riandy Putra menuturkan, salah satu tugas BPKP yakni mendampingi pemda dalam pelaksana anggaran. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dikerjakan oleh pemda tidak keluar dari aturan mainnya, baik dari aturan Permendagri dan lainnya.

Pertemuan BPKP dan gustu covid-19 dilaksanakan di kantor Inspektorat Manokwari dalam agenda rapat review kegiatan recofusing anggaran Covid-19 dengan BPKP perwakilan Papua Barat, Selasa (14/7/2020).

Riandy mengungkapkan, berdasarkan hasil diskusi dalam rapat tersebut, pihaknya mendapat laporan bahwa masih banyaknya permasalahan yang ditemui dilapangan.

“Maka itulah pentingnya SOP karena biasa jika ada permasalahan infrastrukturnya pasti belum ada. Infrastruktur inilah yang harus kita bangun, yaitu peraturan-peraturan sehingga tidak ada keraguan saat pelaksanaan kegiatan, terutama bendahara pengeluaran itu tahu apa yang kita lakukan, keluar kemana,” ungkapnya.

Lanjut Riandy, adapun kendala serapan anggaran, salah satunya karena penganggaran yang terlambat disahkan, kemudian disisi pelaksanaan belum ada SOPnya. Untuk itu pihaknya mengimbau jika ada pemda yang bermasalah maka disarankan segera menghubungi BPKP guna melakukan pendampingan.

“Serapan anggaran, Bappeda melaporkan bahwa terjadi perubahan-perubahan anggaran yang belum final. Kami memberi solusi yang penting secara total tidak berubah. Untuk rinciannya bisa berubahan sesuai dnegan kebutuhan, tetapi jumlah anggarannya tidak boleh berubah,” jelasnya.

Terpisah, Ketua harian Gustu Covid-19 Manokwari, Henri Sembiring mengatakan, sinergitas yang dibangun bersama BPKP yakni untuk mendampingi gustu dalam pengelolaan baik perencanaan, penganggaran dan juga penatausahaan serta pertanggungjawaban. Dicanangkan dalam waktu dekat pihak gustu akan membuat kesepakatan( MoU) bersama BPKP Perwakilan Papua Barat.

“Saya juga sudah meminta ketersediaan BPKP untuk membuatkan MoU dengan pak bupati dan satgas supaya pendampingan mereka secara berkala dan bertanggung jawab. Karena mereka adalah pengawas intern yang bisa mendampingi kita. Saya berharap dengan adanya MoU nanti pengelolaan anggaran dan kegiatan bisa dipertanggung jawabkan secara aturan yang benar,” harap Sembiring.

Sembiring menjelaskan, sampai sejauh ini penyerapan anggaran masih sekira Rp. 17 Miliar dari total anggaran Covid-19 sebesar sekira Rp. 8 Miliar.

“Kalau itu tanya sama BUD. Saya ingin supaya penyerapan itu lebih besar, yang penting kita tidak makan uang dan mengelola anggaran dengan jadi tidak usah takut. Semoga kedepan semua bisa laksanakan dan bisa berjalan dengan baik.Serapan anggaran sampai saat ini Rp. 17 Miliar, dari total Rp. 85 Miliar ditambah Rp. 7 Miliar dari DAK,” tutupnya. (PB19)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: