Hak Politik Penyandang Disabilitas Tak Boleh Diabaikan

MANOKWARI, papuabaratnews.co Para penyandang disabilitas perlu mendapat pengakuan dan perhatian dari negara. Keberadaan mereka tidak boleh diabaikan, karena memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak berpolitik.

“Mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan demokrasi bangsa dan daerah ini,” ujar Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat, Abraham Ramandey, saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, Selasa (25/8/2020).

Dia berharap agar, KPU di sembilan kabupaten penyelenggara Pilkada dapat memperhatikan hak berpolitik kaum disabilitas. Sehingga, para penyandang disabilitas dapat menyalurkan aspirasi mereka untuk menentukan pilihan pemimpin daerah lima tahun ke depan.

Ia menerangkan, ada sejumlah keluhan yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPD) Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Papua Barat ketika bertandang ke Bawaslu. Seperti, sebagian penyandang disabilitas belum terdata sebagai pemilih. Sehingga, mereka tidak dapat menyalurkan hak suara dalam pesta demokrasi.

“Mereka juga memiliki hak yang sama untuk memilih dalam Pilkada nanti. Tetapi banyak dari mereka yang belum terdata,” kata Ramandey.

Keluhan tersebut, sambung dia, mewakili seluruh penyandang disabilitas yang tersebar di Provinsi Papua Barat.

“Kita akan komunikasi dengan KPU di masing-masing kabupaten, agar mendatangi dan mendata mereka. Mereka sudah ada organisasi di masing-masing daerah, jadi semakin mudah lakukan pendataan,” terang dia.

Ketua DPD PPUAD Papua Barat, Maria Roslinde Minis, menuturkan, pihaknya terus berupaya agar dapat terlibat dalam setiap pesta demokrasi melalui penyaluran hak suara.

Kaum disabilitas juga merasa perlu dilibatkan dan menjadi bagian dari sistem pemilu yang inklusif dengan segala tahapannya. Selain itu, adanya sarana-prasarana yang memberikan kemudahan bagi pemilih dari golongan penyandang disabilitas.

“Kami juga bisa menjadi mitra dari KPU sebagai penyelenggara maupun Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada,” pungkas dia. (PB25)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News, Edisi Rabu 26 Agustus 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: