Hakim Belum Putuskan Permohonan Penangguhan Penahanan Nina Diana

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (29/6/2020), belum mengambil sikap terkait permohonan pengalihan atau penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nina Diana, terdakwa dugaan korupsi perkara pengadaan tanah Kantor Dinas Perumahan Papua Barat senilai Rp4,5 miliar.

Hal tersebut muncul dalam sidang yang digelar secara virtual atau daring, saat penasehat hukum Nina Diana, Ahcmad Junaedy mempertanyakan permohononan penangguhan penahanan itu. Namun, ketua Majelis Hakim Saptono menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima permohonan terdakwa untuk seluruhnya, tetapi belum bisa mengambil sikap.

“Majelis hakim sudah menerima permohonan penangguhan atau pengalihan penahanannya, tetapi belum bisa mengambil sikap. Untuk itu, terdakwa tetap berada dalam penahanan, kami akan proses sidang ini secepatnya,” kata Ketua majelis hakim dalam sidang yang juga digelar di Pengadilan Negeri Manokwari itu.

Persidangan itu sebenarnya mengagendakan pemeriksaan saksi mahkota atau memeriksa orang-orang yang berkaitan langsung dengan kasus ini. Dalam hal ini, ialah terpidana Hendry Wailan Kolondam selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Amos Yanto Idjie selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terpidana Johanis ‘Ais’ Balubun selaku makelar tanah.

Akan tetapi, dikarenakan koneksivitas internet yang buruk, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari Decyana Caprica dan Anggi Niastuti memohon agar agenda pemeriksaan saksi mahkota ditunda.

Dari permohonan itu, Majelis hakim pun menetapkan penundaan. Persidangan tersebut akan kembali digelar pada Kamis (2/7/2020) mendatang. Sementara, terdakwa Nina Diana dinyatakan tetap berada dalam penahanannya di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Papua Barat, sebagai tahanan titipan Pengadilan. (PB13)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: