Hari Ini, Sidang Gugatan SK Pansel Digelar

MANOKWARI, papuabaratnews.coForum Komunikasi Pencari Keadilan (FKPK) melayangkan gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Panitia Seleksi Calon Anggota DPR Papua Barat melalui jalur Otonomi Khusus periode 2019-2024, Nomor 15/K-P/2020 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pergantian Antar Waktu.

Ketua FKPK Sahaji Refideso, mengatakan, gugatan tersebut telah didaftar ke Pengadilan Negeri Manokwari dan memperoleh nomor registrasi 43/Pdt.G/2020/PN Mnk, 44/Pdt.G/2020/PN Mnk, 45/Pdt.G/2020/PN Mnk dan 46/Pdt.G/2020/PN Mnk. Sidang perdana gugatan perdata ini akan digelar di Pengadilan Negeri Manokwari, pada Rabu (26/8/2020), sekitar pukul 10.00 WIT.

“Besok (Hari ini, red) dimulainya sidang perdana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Manokwari,” ujar Sahaji saat dikonfirmasi sejumlah awak media di Manokwari, Selasa (25/8/2020).

Menurut dia, SK penetapan 11 anggota DPR Papua Barat dari jalur pengangkatan yang dikeluarkan oleh panitia seleksi, cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPR Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Ia melanjutkan, ada sejumlah pelanggaran hukum dalam SK tersebut, seperti ada anggota yang terlibat sebagai pengurus partai politik, penetapan calon yang umurnya sudah melewati batas maksimal, ada calon berstatus ASN, dan tata cara penilaian berdasarkan ranking per daerah pengangkatan yang keliru yang tidak sesuai dengan geostrategi politik, demografi sosial, dan kultur masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat.

Dengan demikian, Pansel telah melanggar Perdasus Nomor 4 Tahun 2020 tentang Syarat Calon Anggota yang Terpilih. Pada Pasal (4) Ayat (2) huruf (o) menegaskan bahwa tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dalam kurung waktu 5 tahun terakhir dan/atau dicalonkan sebagai calon anggota DPD, DPR, DPR PB maupun DPRD di tingkat kabupaten/kota. Kemudian, Pasal (4) Ayat (2) huruf (f) dalam Perdasus menjelaskan usia calon anggota paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 60 tahun saat mengikuti musyawarah masyarakat adat. Selanjutnya, Pasal (4) Ayat (2) poin (q) menerangkan calon anggota bukan berstatus ASN.

“Pansel tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan verifikasi syarat umum dan syarat khusus. Itu tidak dilakukan,” kata dia.

“Ada peserta yang tidak memenuhi persyaratan bisa ditetapkan sebagai calon terpilih,” kata dia lagi.

Sekretaris FKPK Fincentius Paulinus Baru, menuturkan, semestinya Pansel mengakomodir setiap aduan dari masyarakat sebelum melakukan penetapan. Akan tetapi, seluruh proses dilakukan tidak transparan.

“Akibatnya torang ketemu di Pengadilan. Silakan datang saja ke Pengadilan supaya tahu apa yang kita gugat,” tegas dia.

Kuasa Hukum penggugat, Habel Rumbiak, menerangkan, gugatan SK Pansel tersebut juga dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dengan nomor registrasi 42/G/2020/PTUN dan sidangnya diselenggarakan pada 31 Agustus 2020.

“Ada bukti dugaan tindak pidana sedang dihimpun, dan akan dilaporkan ke Polda Papua Barat dalam waktu dekat,” tegas dia.

Sebagai informasi, penggugat terdiri dari Sahaji Refideso, Fincentius Paulinus Baru, Yonadap Trogea, Dorthea Monika Mandacan dan Arnold Ainusi. Sedangkan pihak tergugat adalah panitia seleksi, Gubernur Papua Barat dan Menteri Dalam Negeri. (PB15)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News, Edisi Rabu 26 Agustus 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: