Incinerator di Manokwari Belum Mengatongi Ijin

MANOKWARI, papuabaratnews.co– Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Manokwari, Yohanes Ada Lebang menuturkan Incinerator (alat pembakaran) yang ada di Manokwari saat ini belum mengantongi ijin.

Dia menjelaskan, hal tersebut baru diketahui semenjak adanya pandemi covid-19. Karena incinerator tersebut akan digunakan untuk pembakaran limbah infeksius.

“Setelah kondisi pandemi saat ini, kami coba koordinasi untuk penanganan limbah infeksius untuk pembakaran limbah pada incenerator (alat pembakaran) dan hasil laporan untuk incenerator di Kabupaten Manokwari belum berijin,” terangnya kepada awak media, Rabu (29/7/2020).

Untuk itu, pihaknya telah mengimbau kepada beberapa rumah sakit untuk segera memproses perijinan operasional incenerator.

“RSAL, RSUD Papua Barat, RS Pratama, RSUD Manokwari, Farmasi Papua Barat. Pada intinya bahwa kami sudah koordinasi dengan semua pihak untuk melakukan proses perijinan. Karena setelah covid kami tidak bisa toleransi,” imbaunya.

Lanjut Lebang, pihaknya hanya bisa memberikan toleransi selama pandemi Covid-19, namun setelah pandemi berakhir pihaknya akan mengambil langkah tegas.

“Karena saat ini memang ada surat edaran dari kementerian bahwa untuk sinergi dalam melakukan proses membantu gugus tugas, kami dari DLH mengijinkan untuk pembakaran limbah infeksius di incenerator yang belum berijin,” sambungnya.

“Jadi diperbolehkan, silahkan saja. Upaya kita hari ini untuk semua limbah infeksius bisa dibakar di incenerator dan sudah kita koordinasikan dengan rumah sakit dan Dinkes Papua Barat untuk bisa melakukan pembakaran di incenerator,” tegas Lebang.

Pihaknya juga telah menyurat ke gustu untuk melakukan pembakaran limbah infeksius di RSUD Papua Barat. Tetapi dengan catatan, setelah selesai dari masa covid, proses perijinan harus berlangsung mulai dari sekarang.

“Perijinannya langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” jelasnya.

Sementara itu, untuk suhu standar pembakaran limbah infeksius di incenerator  minimal 800 derajat, tetapi lebih baik jika limbah tersebut dibakar di suhu 1.200 derajat guna mengurangi kadar dioksin yang dihasilkan saat pembakaran.

“Sejauh ini kita belum berkoordinasi dengan pihak Conch (pabrik semen), kalau memang memungkinkan maka kita akan alihkan kesana (pabrik semen),” ujar Lebang.

Lebang menyebutkan Incinerator  yang ada di Manokwari rata-rata bersuhu 800 derajat.

Terkait incinerator  yang tidak memiliki ijin, Lebang menjelaskan kesalahan sudah dari awal, salah satunya proses tender yang dilakukan oleh pengemban.

“Yang jelas pengemban, konsultan yang melakukan tender itu. Biasanya proses itu sudah bersamaan dengan ijin. Kami juga kaget kenapa barangnya ada tetapi ijinnya tidak ada. Ini menjadi renungan kita bersama bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak boleh setengah-setengah karena itu sudah tanggung jawab,” jelasnya.

Lebang kembali menegaskan, bahwa incinerator di Manokwari wajib memiliki ijin dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kita sudah koordinasi untuk segera selesaikan (perijinan), batas waktunya menyesuaikan covid saja. Mereka terselamatkan karena covid. Adanya covid ini ada kebijakan dari pemerintah untuk membantu pembakaran infeksius. tetapi setelah masa covid, kita tidak kompromi dan toleransi lagi,” tegasnya lagi

“Kita sudah sampaikan untuk segera mengurus perijinannya mulai dalam proses kebijakan hari ini. Karena setelah ini tidak ada kompromi lagi, karena ini aturan,” tutup Lebang. (PB19)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: