JDP Minta TNI-Polri Hentikan Operasi Penyisiran di Maybrat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Jaringan Damai Papua (JDP) meminta agar TNI/Polri menghentikan operasi penyisiran untuk mencari belasan tersangka kasus penyerangan Pos Koramil Kisor di Kabupaten Maybrat, yang menewaskan empat prajurit TNI-AD.

“Dalam bentuk pengiriman personil ke wilayah adat masyarakat di Distrik Aifat Selatan, Aifat, Aifat Timur, Aifat Timur Selatan, dan Aifat Timur Tengah,” kata Juru Bicara JDP Christian Warinussy melalui keterangan resminya, Minggu (12/9/2021).

Ia menjelaskan, pelaksanaan operasi penyisiran tersebut menimbulkan masyarakat di lima distrik merasa ketakutan dan pergi meninggalkan kampung mereka. Alasannya adalah, masyarakat takut menjadi sasaran tindakan kekerasan dari aparat keamanan yang melakukan penyisiran.

“Alangkah baiknya dihentikan sementara, karena masyarakat sipil sudah mengungsi karena takut,” ucap Warinussy.

JDP, kata dia, senantiasa memberi perhatian pada keselamatan warga masyarakat sipil di Kabupaten Maybrat. Penyelesaian insiden tersebut dilakukan dengan mengedepankan dialog damai dan penegakan hukum yang adil dan bertanggungjawab.

“Secara profesional menurut ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” tegas Warinussy.

Ia menerangkan, laporan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pengungsi Maybrat, ada 69 balita dengan usia 0 hingga 5 tahun. Selain itu, ada 11 orang dari para pengungsi tersebut telah mengalami sakit. JDP mendesak agar Pemerintah Kabupaten Maybrat, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kota Sorong segera memberi perhatian serius terhadap nasib para pengungsi asal Kabupaten Maybrat.

“Terutama hak mereka untuk memperoleh pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan dan hak untuk memperoleh rasa aman serta hak untuk memperoleh sandang dan pangan,” ujar Warinussy.

“Hal ini sesuai amanat Deklarasai Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948 serta Pasal 28A, 28B ayat (2), 28C, 28D ayat (1), 28E, 28G, H dan Pasal 28I dari UUD 1945,” katanya menambahkan.

Terpisah, Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi menegaksan, operasi pencarian para tersangka bukan operasi militer. TNI/Polri sampai kapanpun akan terus memburu 17 pelaku yang sudah masuk dalam DPO.

“Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku,” tegas Adam Erwindi.

Dia mengimbau agar masyarakat Papua Barat tetap tenang dan tidak termakan informasi yang dapat mengganggu kamtibmas wilayah. Sebab, upaya pencarian para tersangka dilakukan sesuai prosedur.

“Masyarakat di Maybarat ketakutan akibat ulah dari 19 tersangka ini,” pungkas Adam Erwindi. (PB15)

 

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Senin 13 September 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: