Jelang Pilkada serentak 2020, Kejari di Papua Barat Dituntut Bentuk Gakkumdu

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam wilayah hukum Provinsi Papua Barat dituntut untuk segera membentuk Sentra Pelayanan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Tugas dan fungsi Gakkumdu, ialah mengawal dan mengamankan jalannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Saya telah menegaskan kepada seluruh Kepala Kejari, segera bentuk Gakkumdu dan segera sosialisasikan perihal pelaksanaan Pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid – 19,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada Papua Barat News, Rabu (2/9/2020).

Ia menegaskan, seluruh Kepala Kejari agar dapat bersikap netral dan menjalin hubungan baik bersama Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian setempat, selama berada dalam sentra Gakkumdu terkait pelaksanaan Pilkada dan penegakan hukumnya.

Leonard menuturkan, bahwa jaksa yang ditunjuk nanti harus benar-benar profesional dan jeli dalam mendampingi serta mengkaji suatu temuan atau laporan terkait dugaan adanya pelanggaran. Sebab, penentuan jenis pelanggaran di masa pandemi Covid – 19 tentunya berbeda dengan Pilkada sebelum pandemi.

“Pelanggaran sebelum pandemi itu seputar administrasi, etik dan pidana. Sementara Pilkada serentak 2020 ini masih dalam momen pandemi Covid – 19, nahh kerangka acuan pelanggaran itu yang masih kita tunggu dari Bawaslu,” ujar Leonard.

“Sedangkan untuk jenis tindak pidana, tentunya akan ditangani berdasarkan ketentuan undang-undang Pemilu,” katanya lagi.

Menurut Leonard, masalah geografis daerah dan pandemi Covid – 19 akan menjadi kendala terbesar dalam penyelesaian pelanggaran dan tindak pidana, termasuk penyelesaian sengketa. Untuk itu, dia berharap, Bawaslu segera membuat aturan-aturan terkait yang nantinya tidak menghambat proses penegakan hukum.

“Bawaslu harus segera membuat aturan-aturan terkait penegakan pelanggaran di masa pandemi, sehingga dapat memudahkan sentra Gakkumdu dalam menyelesaikan pelanggaran Pilkada yang mungkin terjadi di wilayah setempat,” ujar Leonard.

“Kami (Kejati) akan terus mengontrol dan mengawasi profesionalitas kerja sentra Gakkumdu,” katanya lagi.

Pilkada serentak 2020 akan digelar pada tanggal 9 Desember mendatang. Sembilan kabupaten di Papua Barat, yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan (Mansel), Pegunungan Arfak (Pegaf), Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, Kaimana, Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) akan meramaikan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Sementara, untuk kabupaten lain di Papua Barat, yakni Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Tambrauw serta Kota Sorong, baru akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2022 mendatang. (PB13)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 3 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: