Jimmy Ijie Soroti Hasil Seleksi CPNS di Papua Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Anggota DPR Republik Indonesia, Jimmy Demianus Ijie, menyoroti hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2018 yang telah diumumkan oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat, beberapa waktu lalu. Sebab, hasil seleksi CPNS tersebut tidak sesuai dengan kuota 80 persen untuk orang asli Papua (OAP), dan 20 persen non OAP.

“Saya pikir para bupati (di Papua Barat) bisa mengikuti jejak Bupati Paniai (Deky Nawipa) terkait kebijakan penerimaan 100 persen CPNS formasi 2018 bagi orang asli Papua,” ujarnya saat menggelar konfrensi pers di Manokwari, Rabu, Rabu (5/8/2020).

Menurut dia, kebanyakan dari OAP belum memiliki kemampuan di bidang wirausaha atau ekonomi kreatif lainnya. Sehingga, CPNS menjadi salah satu peluang bagi generasi muda Papua berkontribusi kepada daerah dan bangsa. Dengan demikian, kuota untuk penerimaan CPNS wajib memprioritaskan OAP di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat.

“Orang asli Papua ini tidak bisa diajak mengejar saudara-saudaranya yang lain misalnya yang bergerak di bidang wiraswasta. Orang Papua belum bisa,  karena itu CPNS lah satu-satunya yang bisa untuk dapat bertahan hidup,” urainya.

Menurut dia, penerapan 100 persen dalam kuota penerimaan CPNS pada formasi 2019 dan 2020 merupakan hal yang wajar. Sebab, Bupati Kabupaten Paniai telah menerapkan prinsip keberpihakan tersebut.

“Karena saya pikir sampai hari ini Presiden juga belum menegur bahwa dia (Bupati Paniai) tidak nasionalis,” tegas Jimmy.

Jika hal ini tidak dilakukan, sambung dia, masyarakat Papua sulit merasakan kehadiran dan peran negara bagi orang Papua. Karena itu dirinya meminta agar kepala daerah di Papua Barat serius memperhatikan perekrutan orang asli Papua untuk formasi 2019 dan 2020. Di sisi lain juga penerimaan CPNS bagi orang asli Papua menjadi salah satu cara meredam aspirasi memisahkan diri dari ibu pertiwi.

“Hal yang bisa kita redam,  sebisa mungkin kita lakukan. Kalau kita berikan peluang bagi orang asli Papua maka perlahan-lahan rasa percaya kepada negara, bahwa negara memiliki itikad dan niat yang tulus untuk mengindonesiakan manusia Papua,” pungkas Jimmy.

Diberitakan media ini sebelumnya, Gubernur Papua Barat dan 13 kepala daerah se-Papua Barat bersepakat menemui Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) di Jakarta untuk membawa persoalan penerimaan CPNS Formasi 2018 itu. Kesepakatan ini telah diputuskan dalam rapat evaluasi seleksi CPNS formasi tahun 2018 antara dirinya dengan para bupati/walikota se-Provinsi Papua Barat di salah satu hotel di Manokwari, pada Senin (3/8/2020).

Gubernur lalu menyebutkan, ada beberapa hal yang akan didiskusikan nanti bersama Menteri PAN RB diantaranya adalah terkait kuota 80 persen kelulusan OAP dalam seleksi CPNS 2018 untuk sejumlah daerah yang belum melakukan pengumuman.

“Ada daerah yang sudah diumumkan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan ada yang belum, sehingga kita coba dorong ke MenPAN RB agar bisa mempertimbangkan soal kuota ini,” kata Dominggus. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: