Kampanye Terbuka Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

MANOKWARI, papuabaratnews.co– Pelaksanaan kampanye yang nantinya dilakukan oleh pasangan bakal calon kepala daerah, wajib menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona di Papua Barat.

Hal ini sesuai dengan aturan terbaru yang tertuang dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tahapan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Papua Barat,  dr Arnold Tiniap mengatakan, penerapaan protokol kesehatan patut dilaksanakan dalam tahapan kampanye terbuka. Tujuannya adalah mencegah terjadinya klaster baru selama jadwal pelaksanaan kampanye terbuka.

“KPU bersama calon kandidat wajib melaksanakan protokol kesehatan selama kampanye terbuka di tengah masih meningkatnya Covid-19,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, Selasa (1/9/2020).

Arnold menyebutkan, pelaksanaan protokol kesehatan selama kampanye terbuka harus menjadi salah satu komitmen calon dan wakil kepala daerah. Karena itu, ketegasan penerapan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah wajib dilaksanakan.

“Massa yang hadir wajib mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman selama perhelatan kampanye berlangsung,” urainya.

Terpisah,  Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya, mengungkapkan, aturan terbaru PKPU 5/2020 tidak terbatas pada masa kampanye semata, tetapi seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada dilaksanakan dengan menerapkan standar protokol kesehatan.

“Tidak hanya saat kampanye saja, seluruh tahapan pilkada dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan,” bebernya.

Saat ini KPU tengah menyelesaikan pembahasan peraturan teknis tambahan, terkait pemanfaatan media dalam memaksimalkan sosialisasi kandidat untuk sesi debat. Langkah  ini diambil guna menekan jumlah massa pendukung setiap tahapan pilkada.

“KPU terus mengodok peraturan teknis melalui pemanfaatan media sehingga dapat meminimalisir potensi terciptanya kerumunan massa,” jelasnya.

Ia menambahkan, kandidat calon kepala daerah jalur perseorangan yang telah dinyatakan lolos menjadi tanggungan KPU. Sementara pasangan calon kepala daerah jalur dukungan partai politik selama belum terdaftar resmi di KPU, belum menjadi tanggungan KPU.

“Pasangan calon perseorangan apabila mengeluh sakit yang mengarah pada Covid-19, maka seluruh pembiayaannya di tangani oleh KPU karena sudah dinyatakan lolos secara resmi sebagai peserta pemilu,” pungkasnya.(PB22)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 2 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: