Kapolda Pimpin Operasi Yustisi Penggunaan Masker

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono mengatakan, TNI bersama Polri dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid – 19, akan membagikan 34.355.900 masker kepada masyarakat diseluruh Indonesia.

“Lebih dari 34 juta masker akan dibagikan kepada masyarakat secara serentak diseluruh Indonesia. Pembagian masker dilakukan sebagai kampanye jaga jarak untuk menghindari kerumunan dalam rangka operasi yustisi penggunaan masker guna memutus mata rantai penyebaran Covid – 19,” kata Wakapolri dalam sambutan secara virtual, Kamis (10/9/2020).

Jenderal bintang tiga itu menjelaskan, bahwa operasi yustisi yang anggotanya terdiri dari gabungan TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol – PP), akan dilakukan secara massif agar masyarakat terbiasa menggunakan masker sehingga mampu mendisiplinkan diri dengan protokol kesehatan.

“Operasi yustisi secara massif akan dilakukan agar masyarakat disiplin protokol kesehatan sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin protokol kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Wakapolri. “Dalam operasi yustisi nanti, perlu sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker,” katanya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Inspektur Jenderal Tornagogo Sihombing menuturkan, sejauh ini pemerintahan di Papua Barat belum menetapkan sanksi (aturan hukum) bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Sebab, hingga kini belum ada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dikeluarkan terkait sanksi bagi masyarakat.

Kapolda mengatakan, turunan dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 adalah Perkada yang memuat perihal sanksi melalui peraturan gubernur. Aturan hukum tersebut baru akan dibahas dalam rapat koordinasi bersama seluruh penyelenggara Pilkada, termasuk pimpinan Partai Politik dan para kandidat calon kepala daerah pada Kamis mendatang.

“Terkait sanksi itu sifatnya operasi yustisi. Untuk itu, rencananya hari Kamis mendatang, kami bersama TNI dan Satgas Covid – 19 akan mengadakan rapat koordinasi bersama seluruh penyelenggara Pilkada, Partai Politik dan para kandidat. Tujuannya membahas perihal sanksi,” kata Kapolda.

Kapolda menjelaskan, sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan memang perlu dibuat sesegera mungkin sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid – 19. Sebab, menurutnya, persebaran Covid – 19 akhir-akhir ini semakin meningkat. Keadaan ini diperparah dengan akan digelarnya Pilkada secara serentak di sembilan kabupaten.

“Sebentar lagi Pilkada, bagaimana menyelenggarakan Pilkada dengan rasa aman, nyaman, dan juga sehat, tentunya harus berdasarkan protokol kesehatan. Segala macam bentuk kegiatan harus berdasarkan protokol kesehatan sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2020,” kata Kapolda.

Sementara, dalam operasi yustisi tersebut, Polda Papua Barat menyiapkan 200 ribu masker untuk dibagikan kepada seluruh masyarakat. Ditargetkan, pembagian masker selesai dalam waktu tiga hari kedepan.

Secara simbolik, pembagian masker di Papua Barat digelar di Jln. Yos Sudarso Manokwari, tepatnya di traffic light Makalo. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat. Selain masker, Polda juga membagikan body protector kepada para pengojek.

Inpres

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid – 19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional. Inpres tersebut diantaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Dalam Inpres tersebut, seluruh gubernur, bupati/wali kota mendapat ketegasan presiden untuk segera membuat, menyusun dan menetapkan aturan hukum terkait pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid – 19, untuk memulihkan perekonomian masyarakat.

Peraturan yang dibuat oleh masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggar penerapan protokol kesehatan. Sanksi berlaku bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Inpres tersebut diteken Jokowi pada Selasa (4/8/2020), dan mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Sementara, kasus positif Coronavirus Disease 2019 atau Covid – 19 di Papua Barat hingga Senin (7/9/2020), mencapai 940 orang atau 14,5 persen, dengan angka kesembuhan mencapai 630 orang atau 67,0 persen dan angka kematian sebanyak 17 orang atau 1,8 persen penduduk. (PB13)

***Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 11 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: