Kejaksaan Tinggi Siap Gugat Ahli Waris LMS

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat siap melayangkan gugatan perdata kepada ahli waris almarhum Lumpat Marisi Simanjuntak (LMS), tersangka kasus korupsi dana pengadaan lahan seluas satu hektar untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan Papua Barat, senilai Rp4,5 miliar.

Gugatan perdata akan dilayangkan lantaran tersangka ataupun yang mewarisi dituntut membayar ganti rugi kerugian negara, senilai Rp3,3 miliar, sebagaimana hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat.

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat Junjungan Aritonang melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Billy Wuisan, mengatakan, ahli waris akan digugat perdata karena terkesan enggan membayar ganti rugi sebagaimana hasil audit BPK. Bahkan, sampai saat ini ahli waris masih mencoba untuk menegosiasikan ganti kerugian negara.

“Sudah tiga kali pertemuan tapi masih belum ada titik temu. Mereka (ahli waris) justru merasa keberatan dengan audit BPK, mereka berpendapat keuntungan juga harus dihitung, bukan hanya kerugiannya saja. Sementara kita tidak mempunyai kewenangan untuk itu,” kata Wuisan kepada Papua Barat News, Selasa siang (8/9/2020).

Wuisan mengungkap, akan dilakukan pertemuan sekali lagi bersama ahli waris, dan jika masih belum ada titik temu, maka pihaknya akan melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Manokwari guna proses sidang gugatan perdata.

“Kita masih akan lakukan pertemuan sekali lagi bersama ahli waris. Jika hasilnya masih sama saja, maka akan dilanjutkan ke jenjang peradilan,” ujar Wuisan. “Dipertemuan berikut nanti kita akan coba menjelaskan duduk perkara secara baik kepada ahli waris, semoga saja bisa mereka pahami, sehingga kerugian dapat langsung dieksekusi,” katanya lagi.

Perlu diketahui, bahwa almarhum Lumpat Marisi Simanjuntak selaku pimpinan umum PT. Irman Jaya Martabe, meninggal dunia dengan status sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan Papua Barat seluas satu hektar, senilai Rp4,5 Miliar

Dalam kasus tersebut, almarhum dijerat dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga diharuskan membayar ganti kerugian negara. Penyidik Kejati Papua Barat pun telah menyita barang bukti berupa satu unit mobil dan Laptop milik almarhum.

Akan tetapi, hasil sitaan itu diyakini belumlah cukup untuk mengganti nilai kerugian negara yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp3,3 miliar, ditambah uang barang bukti kejahatan sebanyak Rp52 juta.

Almarhum Lumpat Marisi Simanjuntak merupakan satu dari lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tersebut. Tiga diantaranya telah berstatus Narapidana, yakni Kepala Dinas Perumahan Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Hendry Wailan Kolondam dan stafnya, Amos Yanto Ijie selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Johanis Balubun selaku makelar tanah.

Sedangkan satu pelaku lain, yakni Nina Diana sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) masih berstatus terdakwa karena sedang dalam proses persidangan. Dia didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)- 1 KUHPidana. (PB13)

***Artikel ini Telah terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 9 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: