Kejati Jelaskan Status Hukum Tersangka yang Meninggal

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pimpinan umum PT Irman Jaya Martabe, Lumpat Marisi Simanjuntak telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Almarhum berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan Papua Barat seluas 10.000 meter persegi, dengan nilai Rp4,5 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Yusuf mengatakan, penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap orang yang telah meninggal atau yang dihentikan penyidikan dan penuntutannya tetapi ada kerugian negara, maka dilakukan penuntutan melalui pranata perdata terhadap ahli warisnya.

“Itu sesuai amanat Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Yusuf saat menggelar konfrensi pers, Rabu (15/7/2020).

Saat ini, kata dia, sedang dikoordinasikan kepada ahli waris apakah dilakukan gugatan perdata atau akan mengembalikan kerugian negara untuk menghormati almarhum. Jika dikembalikan, maka gugatan perdata tidak diajukan secara litigasi tetapi dicatat dalam berita acara, bahwa ahli waris melakukan ganti rugi terhadap pemulihan keuangan negara.

Usai lakukan pengembalian kerugian sebesar Rp3,3 miliar ditambah uang barang bukti sebanyak Rp52 juta kepada Kejaksaan sebagai Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara, maka barang bukti yang telah disita akan dikembalikan kepada ahli waris karena sudah menggantikan kerugian negara.

“Ini yang sedang dikoordinasikan, tetapi ahli waris belum menyatakan sikap karena masih menunggu konfirmasi pengacaranya,” ujar Yusuf.

“Kita tetap sesuai koridor penerapan pasal, tetapi akan bijaksana bila diselesaikan dengan begitu kita tidak mengganggu orang yang telah menghadap Tuhan. Tidak perlu diperkeruh, tetapi diselesaikan,” katanya lagi.

Perlu diketahui, bahwa beberapa hari lalu penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat telah melimpahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi tersebut kepada Kejaksaan. Tersangka dilimpahkan dalam bentuk surat kematian, sementara barang bukti telah dititipkan ke Rumah Penitipan Barang Sitaan Negara (Rupbasan).

Lumpat Marisi Simanjuntak merupakan satu dari lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tiga diantaranya telah berstatus narapidana, yakni eks Kepala Dinas Perumahan Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Hendry Wailan Kolondam, Amos Yanto Ijie selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Johanis Balubun selaku makelar tanah.

Sedangkan satu pelaku lain, yakni Nina Diana sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih berstatus terdakwa karena sedang dalam proses persidangan. Dia didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)- 1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Nina Diana diduga turut serta terlibat melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Nina dituduh melakukan cara-cara ilegal selama menjalankan profesinya sebagai notaris untuk menerbitkan akta tanah kantor tersebut.

Akibatnya, negara yang dalam hal ini ialah Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalami kerugian sebanyak Rp3,3 miliar lebih dari Rp4,5 miliar yang dianggarkan pemerintah dalam APBD – Perubahan tahun 2015. (PB13)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: