Kemenkumham Bentuk 50 Posko Pengaduan HAM

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua Barat mendirikan 50 posko pengaduan HAM, yang tersebar di 50 gereja di Kabupaten Manokwari.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Papua Barat, Anthonius Ayorbaba mengatakan 50 posko pengaduan HAM ini merupakan kerja sama Kanwil Kemenkumham dengan Persekutuan Gereja-Gereja Papua Provinsi Papua Barat (PGGP PB).

“Salah satu terobosan yang dicetuskan Kanwil Kemenkumham Papua Barat dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yaitu dengan mendirikan 50 sentra pengaduan HAM di Gereja-Gereja yang ada di wilayah Manokwari,” ujar Ayorbaba, Senin (27/7/2020).

Anthon menyebutkan terobosan pendirian puluhan sentra pengaduan HAM itu dilakukan setelah para pendeta dan pastor mendapatkan pelatihan dari paralegal yang dimiliki Kemenkumham Papua Barat. Para pendeta dan pastor itu diharapkan dapat melayani jemaat yang tersandung persoalan HAM di keluarga maupun di masyarakat.

“Sebelum dibuka,  para pendeta dan pastor serta kepala suku telah mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan Ham,” katanya lagi.

Dia menuturkan inovasi pendirian 50 posko pengaduan HAM itu diikutkan dalam ajang perlombaan inovasi pelayanan publik melalui sistem informasi inovasi pelayanan publik (sinovik) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi seluruh lembaga/kementerian di seluruh Indonesia.

“Hal menarik dari terobosan ini yakni pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kapasitas para hamba Tuhan dalam menghadapi persoalan jemaatnya,” paparnya.

Anthonius menegaskan bahwa keberadaan pos pengaduan HAM di Gereja-Gereja ini tidak dimaksudkan untuk menangani persoalan HAM berat yang terjadi di Papua Barat. Persoalan HAM yang masuk dalam penanganan posko pengaduan HAM adalah persoalan sosial di dalam keluarga dan masyarakat yang tidak masuk kategori HAM berat.

“Masalah yang masuk dalam penanganan pos pengaduan HAM di antaranya menyangkut mata pencaharian dan ketimpangan ekonomi masyarakat. Sementara persoalan HAM berat tidak dapat kita bebankan kepada hamba Tuhan, karena itu butuh kajian dan kerja yang panjang. Jadi pembentukan posko pengaduan HAM ini memang tidak dimaksudkan untuk itu,” pungkasnya. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: