Kesejahteraan Guru Tanggung Jawab Pemerintah

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Guru berperan penting dalam mengatasi ketertinggalan Papua Barat di bidang pendidikan. Guru honorer bahkan menjadi tumpuan untuk mengatasi kekurangan guru di daerah ini. Mereka dituntut mendidik secara profesional, tetapi dengan tunjangan dan honor yang sangat minimal. Pandemi membuat mereka semakin terjepit.

Demikian sejumlah permasalahan yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (hearing) antara DPR Papua Barat dan Pemrov Papua Barat, yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Hukum, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat di Manokwari, Selasa (24/11/2020).

Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Saleh Seknun menyatakan kesejahteraan para guru dan tenaga non kependidikan di daerah ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah.

“Namun hasil reses anggota DPR Papua Barat, baik jalur politik maupun mekanisme pengangkatan justru mengungkapkan hal berbeda. Terangkum sejumlah persoalan sehubungan dengan kesejahteraan para guru di daerah ini,” kata Seknum.

Dia lalu menyebutkan beberapa permasalahan kesejahteraan guru diantara persoalan tersebut antara lain tunjangan khusus daerah terpencil, tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang diberikan melalui SK Penetapan Pergub tentang Besaran TPP ASN Lembaga Struktural dengan tenaga kependidikan sesuai pangkat dan golongan.

“Selain itu terdapat persoalan keterlambatan pembayaran sertifikasi dan non sertifikasi. Ada juga masalah pembayaran gaji guru honorer setiap tanggal 2 bulan berjalan, biaya operasional kepala sekolah yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah, dan permintaan agar guru honorer yang telah diangkat menjadi ASN agar dikembalikan ke sekolah asal. Semua masalah ini kami serap saat reses ketiga kemarin,” paparnya.

Seknun melanjutkan masalah lain yang juga dikeluhkan dalam reses adalah ketiadaan jaringan internet dan handphone android bagi siswa dan guru untuk menunjang pelaksanaan belajar daring dari rumah. Penempatan tenaga administrasi yang tidak sesuai dengan tupoksi dan keahlian. Penambahan Unit PembantuTeknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Kaimana.

“Juga ada permintaan kendaraan operasional bagi para guru yang bertugas di wilayah pedalaman dan usulan kenaikan dana BOSDA,” ujarnya.

Menurut Seknun, dengan diundurnya pembahasan usulan RAPBD 2021 maka permasalahan di bidang pendidikan ini bisa diakomodir dalam usulan tersebut.

“Ada baiknya juga pembahasan RAPBD Induk Pemprov diundur. Dengan begitu permasalahan di bidang pendidikan ini dapat kita masukan agar menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR. Kami berharap agar dapat diakomodir di dalam APBD Induk 2021,” katanya.

Kewenangan terbatas

Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba  mengatakan,  sebagai  instansi teknis pihaknya hanya melaksanakan petunjuk dan arahan pimpinan daerah. Sementara terkait penganggaran menjadi kewenangan pimpinan daerah.

“Kewenangan kami terbatas untuk menjawab keluhan dan masalah-masalah tersebut. Kami hanya dapat menyelesaikan masalah yang menjadi kewenangan kami. Di luar itu kami tidak dapat berbuat lebih,” kata Dowansiba.

Mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Manokwari itu menegaskan, anggaran untuk sektor pendidikan di Papua Barat masih sangat rendah. Itulah mengapa kemampuan daerah menjawab seluruh keluhan dan permohonan para guru tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Meskipun begitu, dia memastikan  pembayaran gaji guru honorer segera dilakukan dalam minggu ini.

“Kewenangan terkait anggaran ada yang dari pusat sehingga tidak sepenuhnya ditentukan oleh daerah. Namun jika anggaran itu tersedia maka kami pastikan akan langsung bayar,” terangnya.

Segera dibayar

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Enos Aronggear mengatakan anggaran Tunjangan Khusus Daerah Tertinggal akan segera dibayarkan.

“Sebelum akhir 2020 ini, tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil semester I dan II tahun 2019 akan dibayarkan. Dana sudah masuk kami akan segera melakukan pembayaran sesuai data penerima dari Kementerian Pendidikan,” katanya.

Sementara terkait upah guru honorer bulan Oktober,  November dan Desember 2020 juga siap dibayarkan. Menurut Enos,  sesuai perintah gubernur tunggakan upah guru honorer tiga bulan harus segera dibayar pada awal Desember 2020.

“Tunggakan upah guru honorer akan segera bayar. Semoga itu menjadi kado Natal untuk guru-guru di Papua Barat. Sehingga mereka tetap bersemangat mengajar dan tidak mogok kerja,” tandasnya. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Rabu 25 November 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: