Korupsi Pengadaan Septic Tank, Kejati Papua Barat Tahan Adik Bupati Raja Ampat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan Muchamad Nur Umlati sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan septic tank individual di Kabupaten Raja Ampat.

Tersangka Muchamad Nur Umlati diketahui merupakan adik dari Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati

Muchamad Nur Umlati diduga telah melakukan tindak pidana dengan kerugian negara mencapai Rp4.112 miliar. Dalam praktiknya, Muchamad sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Raja Ampat tidak menyelesaikan pekerjaan pengadaan, banyak laporan fiktif, dan juga mark up anggaran.

Kepala Kejati Papua Barat Wilhelmus Lingitubun mengatakan, Muchamad Nur Umlati telah beberapa kali diberikan surat panggilan, namun baru kemarin, Senin (15/2/2021), yang bersangkutan memenuhi panggilan penyidik.

“Sudah dilakukan pemanggilan beberapa kali, tetapi baru hari ini (kemarin, red) yang bersangkutan memenuhi panggilan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Umlati kita tetapkan tersangka dan langsung kita tahan,” kata Lingitubun dalam press conference bersama sejumlah wartawan di ruang rapat utama Kejati Papua Barat, Senin malam.

Lingitubun menjelaskan, bahwa kasus tersebut sebelumnya berada dalam penyidikan Kejati Papua pada 2019. Namun, Muchamad Nur Umlati melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Dalam proses persidangannya, Pengadilan Negeri Sorong mengabulkan permohonan tersebut.

Di mana penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tidak memenuhi dua alat bukti tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara. Dengan dikabulkannya gugatan praperadilan tersebut, maka status tersangka Muchamad Nur Umlati dicabut secara otomatis.

“Praperadilan menang, penetapan tersangka saat itu dianggap tidak sah karena belum ada perhitungan kerugian negara,” ujar Lingitubun.

“Saat baru dibentuk, Kejati Papua Barat kembali melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang. Kini sudah ada perhitungan kerugian negara, untuk itu Umlati kita tetapkan tersangka dan ditahan,” katanya lagi.

Asisten Pindana Khusus Syafiruddin menambahkan, sementara ini Muchamad Nur Umlati selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan tersebut ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Penetapan tersangka lain akan menyusul di kemudian hari.

“Sementara ini masih satu tersangka karena kita masih pendalaman. Namun yang pasti, Umlati selaku PPK tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai progress. Selain ada laporan fiktif, terjadi juga mark up anggaran. Pengadaan ini melibatkan PT. Arga Papua Jaya sebagai pelaksana pekerjaan,” kata Syafiruddin.

Asal-usul Kasus

Penyidik pada Kejati Papua Barat menetapkan Muchamad Nur Umlati sebagai tersangka setelah kembali melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang, selama hampir tujuh bulan. Belasan saksi telah diperiksa dalam kasus tersebut, termasuk masyarakat setempat.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Billy Wuisan mengatakan, penyidik telah menelusuri laporan pertanggungjawaban proyek pengadaan tersebut yang kebanyakan ternyata adalah laporan fiktif. Sejumlah kesaksian terdiri dari tukang, penerima bantuan, pemilik toko dan oknum pejabat setempat.

“Seharusnya proyek dikerjakan secara swakelola melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Walau nama mereka (penerima batuan Septic Tank Individual) tercantum, namun ternyata banyak yang tidak menerima dan dilibatkan,” ujar Wuisan.

“Pengadaan barang ada tetapi tidak 100 persen, bahkan ada yang terbengkalai karena tidak terpasang,” katanya lagi.

Kasus ini bermula saat Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengadakan program pengadaan dan pembangunan Septic Tank Individual BioTech, sebanyak 223 unit untuk mengatasi masalah limbah pembuangan dari rumah tangga.

Ratusan unit tangki sebagai wadah penampungan limbah dan juga tempat pengolahan untuk menjadi cairan yang layak buang dan ramah lingkungan itu, disebar pada tiga wilayah. Masing-masing di kota Waisai sebanyak 100 unit, Waigeo Selatan 50 unit dan Misool Timur sebanyak 73 unit, dengan total anggaran mencapai Rp7.062 miliar.

Anggaran proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Raja Ampat Tahun Anggaran 2018 itu telah dicairkan 100 persen dan dibagikan ke masyarakat. Namun, realisasi progress pekerjaan ternyata nihil.

Audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua Barat, menyatakan, proyek tersebut mengakibatkan negara yang dalam hal ini ialah Pemerintah Raja Ampat mengalami kerugian mencapai Rp4.112 Miliar.

Akibat perbuatan tersebut, tersangka Muchamad Nur Umlati dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)- 1 KUHPIdana, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 16 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: