KPK Monitoring Pengelolaan Aset dan Sistem Managemen ASN

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan monitoring pengelolaan aset dan pengawasan sistem management ASN di Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam rangka pencegahan terjadinya praktik korupsi.

“Kunjungan monitoring ini sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang rutin dilaksanakan setiap tiga bulan,” kata Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono kepada Papua Barat News di  Manokwari, Selasa (11/8/2020).

Sugiyono lalu menyebutkan monitoring rutin dilakukan KPK dalam rangka pencegahan terjadinya praktek korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Dia juga mengatakan pengelolaan aset, sistem managemen ASN, dan penganggaran daerah menjadi fokus evaluasi KPK. Sugiyono menyebutkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat masuk dalam kategori wajar dalam tiga fokus evaluasi KPK itu.

“Hingga saat ini, Pemprov Papua Barat masih berjalan normal, tidak ada masalah,” tungkasnya.

Dia juga mengklaim penarikan kembali kendaraan dinas yang telah di sita oleh KPK beberapa waktu lalu tidak menjadi persoalan serius. Karena menurutnya pengguna aset kendaraan diberikan kelonggaran melalui surat kuasa khusus (SKK) bersama Aparat Penegak Hukum (APH) guna mencegah potensi kerugian negara.

“Kesepakatan kita dengan KPK lalu terkait management aset bila ada masalah maka bisa dikeluarkan SKK bersama APH dalam rangka pencegahan terjadinya tindak korupsi yang merugikan keuangan negara,” terang dia.

Dia juga menyatakan selain tiga agenda itu, penggunaan anggaran penanganan Covid-19 juga masuk dalam agenda pembahasan. Selain penggunaan anggaran, kata dia KPK juga akan meninjau upaya-upaya penanganan Covid-19 di Papua Barat.

“Penggunaan anggaran Covid juga masuk dalam pembahasan KPK bersama Gubernur dan Forkopimda,” pungkasnya. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: