Label Teroris kepada KKB Kian Memperkeruh Suasana

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menilai pelabelan teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tak lebih dari upaya pembungkaman suara yang menuntut keadilan. Pelabelan itu juga hanya akan memperkeruh suasana di Papua.

“Pelabelan itu tidak lebih dari upaya pembungkaman terhadap suara-suara yang menuntut keadilan di Papua. Hal tersebut tentu saja akan semakin memperparah kondisi yang terjadi di Papua,” kata Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar dalam keterangan resmi, Kamis 29 April 2021.

Selain itu Rivanlee mengatakan pelabelan teroris akan berimplikasi pada legitimasi pengerahan militer secara besar ke Papua, kesewenang-wenangan aparat keamanan dalam merespons situasi di Papua, stigmatisasi terhadap orang asli Papua (OAP) yang menyuarakan hak-haknya. “Dan berpotensi menimbulkan korban dari warga sipil,” jelas Rivanlee.

Rivanlee menyarankan negara mestinya melebarkan pandangan dalam menghadapi situasi Papua. Dia mengingatkan persoalan Papua bukan perihal konflik bersenjata yang harus direspons dengan pendekatan keamanan melainkan ada masalah kesenjangan, akses, kesejahteraan terhadap pemenuhan hak-hal dasar jika dibandingkan dengan wilayah di luar Papua.

Dengan mempersempit pandangan terhadap Papua hanya dari sektor keamanan, apalagi melabel kelompok bersenjata sebagai teroris, justru negara mengabaikan sejumlah permasalahan tersebut.

Gubernur Papua Lukas Enembe dalam siaran pers, Kamis (29/4/2021), yang disampaikan juru bicaranya, Muhammad Rifai Darus, mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu melakukan pemetaan kekuatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melingkupi persebaran wilayah, jumlah orang, dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.

“Ini penting, sebab Gubernur tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar pada penduduk sipil Papua,” kata Rifai Darus.

Rifai menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan. Perbuatan itu juga melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM).

Akan tetapi, Rafai menyatakan Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada TPNPB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan (di luar Papua). Hal ini dikhawatirkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di luar Papua.

“Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif, dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” kata Rifai.

Pemeritah Provinsi Papua menyatakan terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik. Dengan demikian, penetapan KKB  sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua menginginkan agar pemerintah pusat berkonsultasi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa terkait pemberian status teroris terhadap KKB itu.

“Pemerintah Provinsi Papua menyatakan, Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI, sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan bukan pertukaran peluru,” ujar Rifai.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (29/4/2021), menyatakan KKB di Papua dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya sebagai kelompok teroris.

Pasca-labelisasi itu, aparat penegak hukum Polri dan TNI diminta melakukan tindakan tegas dan terukur. Namun, harus tetap mengacu pada aturan hukum dan jangan sampai warga sipil menjadi korban.

Mahfud mengatakan sikap pemerintah itu diambil melihat perkembangan eskalasi keamanan di Papua baru-baru ini. Pemerintah berpandangan organisasi dan anggota KKB dapat dikategorikan sebagai teroris karena melakukan kekerasan secara masif.

Dalam beberapa waktu terakhir, teror KKB semakin intens. Catatan Kompas dan data Polda Papua dari Januari hingga 27 April 2021, KKB telah melakukan 17 aksi penyerangan. Akibat aksi KKB ini, enam aparat keamanan dan enam warga sipil meninggal serta empat aparat keamanan dan dua warga sipil terluka. KKB juga membakar sejumlah sekolah, helikopter swasta, dan fasilitas telekomunikasi di sejumlah tempat di Kabupaten Puncak.

“KKB telah melakukan pembunuhan, dan kekerasan secara brutal dan masif. Berdasarkan definisi di UU 5/2018 (tentang Pemberantasan Terorisme), maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang-orang yang berafilisasi dengannya adalah tindakan teroris,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, dalam UU 5/2018, disebutkan bahwa terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang menimbulkan korban secara massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Adapun teroris, didefinisikan sebagai orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Konsekuensi dari sikap pemerintah tersebut, pemerintah meminta kepada Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Penegakan hukum ini pun diminta tidak menyasar pada masyarakat sipil.

Selain itu, aparat diharapkan tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Seluruh aparat harus bersinergi dan saling berkoordinasi.

BIN diminta tetap melakukan kegiatan intelijen yang sifatnya lebih politis, misalnya penggalangan terhadap tokoh adat dan agama Papua, indentifikasi lokasi, dan diplomasi bersama Kementerian Luar Negeri terhadap negara-negara di sekitar Pasifik, maupun negara lain yang menjadi tempat pelarian tokoh separatis. “Pangdam dan Kapolda supaya berkoordinasi dengan baik di bawah bimbingan Kapolri dan Panglima TNI, sehingga operasi lebih terkoordinasi,” kata Mahfud. (RLS/KOM/PB1)

 

**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 30 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: