Marak Pemalsuan Surat Bebas Covid-19

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Otoritas Bandar udara dan Pelabuhan laut di Papua Barat diminta untuk memperketat verifikasi surat keterangan bebas Covid-19 sebagai persyaratan perjalanan untuk calon penumpang dan para pelancong yang masuk ke wilayah Papua Barat.

Pengetatan ini dilakukan menyusul ditemukannya pemalsuan dokumen kesehatan rapid tes oleh oknum calon penumpang di sejumlah pelabuhan di daerah ini.

Anggota DPR Papua Barat Abdullah Gazam meminta Pemerintah daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bekerja sama dengan otoritas bandara serta pelabuhan untuk memperketat pemeriksaan dokumen keterangan bebas Covid-19.

“Pengawasan terhadap kelengkapan dokumen perjalanan bagi calon penumpang atau penumpang yang masuk memang diperlukan, tapi harus tetap memperhatikan disiplin protokol kesehatan,” ujarnya kepada Papua Barat News di Sorong, Minggu (12/7/2020).

Dia pun meminta masyarakat agar tidak membeli surat tersebut secara ilegal karena melanggar hukum.

“Tetap waspada kepada para pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dengan menjual dokumen palsu karena berdampak pada pidana,” jelas Gazam.

“Diimbau bagi warga yang hendak melakukan perjalanan antar wilayah agar mematuhi ketentuan dalam surat edaran dari Gugus Tugas dengan menunjukan surat keterangan negatif Covid-19 dan berdasarkan PCR tes atau rapid tes atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan setempat atau rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan,” imbuhnya.

Dilansir Antara, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kota Sorong, Sabtu (11/7/2020) dini hari, menemukan sembilan dokumen baik rapid test maupun surat izin keluar yang dipalsukan.

Pemalsuan dokumen rapid test dan dokumen perjalanan itu dilaporkan oleh Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Sorong Herlin Sasabone dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sorong M. Ohoitimur.

Herlin Sasabone membenarkan bahwa pihaknya telah melaporkan salah seorang warga Kota Sorong yang melakukan pemalsuan dokumen hasil rapid test dan juga surat izin keluar bagi pelaku perjalanan kepada kepolisian setempat.

Dia berharap laporan tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sehingga menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak lagi coba memalsukan dokumen yang berkaitan dengan Covid-19.

Herlin lalu meminta masyarakat Kota Sorong agar tidak melakukan tindakan pemalsuan dokumen hasil rapid test dan dokumen Covid-19 lainnya karena akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

“Pengurusan dokumen perjalanan baik surat izin masuk dan keluar kota Sorong sangat mudah dan gratis. Rapid test juga diberikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, pelajar dan mahasiswa sehingga ikut saja prosedur yang berlaku,” tambah dia.

Sebelumnya, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jayapura, Papua, juga menemukan enam calon penumpang kapal laut yang hendak melakukan perjalanan dengan KM Dobonsolo kedapatan memalsukan hasil tes cepat Covid-19 yang dikeluarkan Laboratorium Kesehatan Papua.

“Tadi kita temukan ada enam orang yang melakukan pemalsuan itu. Jadi mereka ini dari hasil tes cepat corona dari Labkesda dinyatakan reaktif. Tetapi agar bisa lolos, mereka pakai tip-ex penghapus dan tulis tangan nyatakan bahwa hasil mereka non reaktif,” kata Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jayapura Harold M. Pical di Jayapura dikutip Antara, Kamis (9/7/2020).

“Kita curiga karena capnya itu tidak basah. Jadi saya ambil berkas mereka dan langsung ke Labkesda untuk konfirmasi. Ternyata di register mereka, nama mereka berlima ini reaktif,” ujarnya.

Dia mengatakan, modus operansinya, teman mereka yang hasilnya non reaktif itu, di hapus identitas umum, dia copy suratnya lalu lima teman lainnya yang hasilnya reaktif tulis nama dan menjadi nonreaktif.

Menurut Harold, kasus pemalsuan ini ditemukan di Kantor Pelni, Argapura. Sesuai dengan mekanisme yang disepakati dengan pihak pihak Pelni Jayapura, setiap calon penumpang kapal yang hendak berangkat membeli tiket dengan menunjukkan surat keterangan sehat berupa hasil tes cepat kesehatan yang divalidasi oleh petugas KKP Jayapura di tempat itu.

“Oleh karena itu, saran kami dari KKP Jayapura, agar tidak terjadi pemalsuan lagi, sebaiknya hasil cepat kesehatan itu pakai ketik, print dan pakai barcode. Bahaya sekali karena nanti tempat tujuan yang didatangi akan kena Covid baru di sana. Begini-begini ini yang bikin kasus Covid kita tidak selesai-selesai,” katanya.

Menurut dia, sejumlah penumpang yang kedapatan melakukan pemalsuan surat kesehatan itu rencananya akan berangkat ke Serui, Sorong, Bau-Bau dan Makassar.

Untuk meningkatkan pengawasan, kata Harold, pihaknya sudah meminta Satpol PP Kota Jayapura untuk mem-back up tugas mereka. Kini, 23 petugas yang diturunkan di Pelabuhan Jayapura dari pagi hingga malam untuk melakukan validasi dokumen kesehatan para calon penumpang, dimana 15 tenaga berasal KKP Jayapura, dua sopir dan enam relawan.

“Tiap hari begitu. Yang penjualan tiket di Kantor Pelni Argapura kita tempatkan 10 orang sebagai tim yang validasi data penumpang saat mereka beli tiket. Saya mohon masyarakat jujur agar tidak membuat kita sibuk dengan kerjaan baru,” ujarnya. (ANT/PB1/PB7)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: