Masyarakat Adat Domberay dan Bomberay Sepakat Tolak Otsus

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Penolakan keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat akhirnya ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tahap II yang digagas Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat di Manokwari, Selasa (6/10/2020).

Peserta rapat yang berasal dari perwakilan masyarakat adat di wilayah adat Domberay dan Bomberay hadir dan menyampaikan aspirasi penolakan keberlanjutan Otsus di tanah Papua itu.

Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay, Zakarias Horota mengatakan, seluruh perwakilan masyarakat adat yang berasal dari wilayah adat Domberay dan Bomberay, secara bulat menolak keberlanjutan Otsus dan mengembalikannya ke Pemerintah pusat. Pasalnya pelaksanaan Otsus selama hampir dua decade di tanah Papua itu dinilai gagal menyejahterakan orang asli Papua.

“Aspirasi kami sudah jelas yakni menolak Otsus diperpanjang dan kami kembalikan Otsus ke Pemerintah pusat di Jakarta,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, Selasa (6/10/2020).

Zakarias menyebutkan, wacana keberlanjutan Otsus tidak menjadi salah satu rekomendasi yang diserahkan ke pimpinan MRPB.

Dia mengklaim, dalam RDP tidak ada satu aspirasi yang muncul terkait dukungan untuk keberlanjutan Otsus bagi Papua dan menginginkan meminta dilaksanakannya jajak pendapat untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum.

“Tidak ada permintaan lain lagi, kami hanya minta agar dilakukan jajak pendapat untuk menentukan nasib kami sendiri sebagai bangsa Papua,” paparnya.

Senada dengan itu, salah satu perwakilan peserta rapat yang mengatas namakan Gerakan Pemuda Tanpa Nama, Gege menegaskan referendum adalah solusi dan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Tanah Papua. Sebab menurutnya Otsus telah gagal mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua di atas tanahnya sendiri.

“Orang Papua tidak pernah menikmati apa itu Otsus, ditambah lagi selama ini tidak pernah dilakukan evaluasi secara terbuka bersama orang asli Papua,” katanya.

Gege mendesak agar pemerintah pusat segera menghentikan pembangunan infrastruktur fisik yang dinilai tidak menjadi kebutuhan dasar bagi orang asli Papua. Dia meminta agar Otsus dikembalikan ke Jakarta dan pilihan menentukan nasib sendiri bagi orang Papua diberikan oleh Negara.

“Otsus sudah gagal, kita tidak membutuhkan pertambahan otsus 20 atau 40 tahun atau bahkan 60 tahun lagi karena hanya membuat penderitaan bagi orang Papua. Karena itu jika pemerintah pusat tidak dapat memberikan yang terbaik maka biarkan kami pisah karena kami mau merdeka,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren, menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adat Domberay dan Bomberay tidak dapat diubah satu kata sekalipun.

Dia menjamin seluruh aspirasi yang disampaikan ke MRP dalam rapat dengar pendapat itulah yang akan diajukan kepada pemerintah pusat.

“Saya tegaskan satu kata pun tidak akan kami ubah apa yang telah disampaikan oleh masyarakat ini,” ucapnya.

Dia lalu menyebutkan seluruh aspirasi yang masuk akan dibawa dalam pleno luar biasa bersama MRP Papua dan selanjutnya dibawa ke Jakarta.

Terkait pelaksanaan pleno luar biasa, kata dia, masih dalam koordinasi dan kesepakatan dengan MRP Papua. Sementara sehubungan aspirasi penolakan yang digaungkan oleh masyarakat akan menjadi salah satu poin yang diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Pada prinsipnya tugas kami sesuai pasal 77 jelas mengatakan, aspirasi yang disampaikan warga apa pun itu akan kami teruskan ke pusat,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 7 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: