Masyarakat Adat Siap Kawal Pemekaran DOB Manokwari Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Perwakilan masyarakat adat dari lima distrik, yaitu Distrik Kebar, Senopi, Amberbaken-Saukorem, Mubrani dan Sidey bersama Tim Pengusung menyatakan siap mengawal rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)  Kabupaten Manokwari Barat hingga benar-benar terwujud.

Meskipun telah masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, namun sampai saat ini rencana pemekaran DOB Manokwari Barat masih menunggu pencabutan moratorium pemekaran DOB oleh Presiden Joko Widodo.

Kepala Suku Besar Arfak Turunan Barend Mandacan, Nathaniel Dominggus Mandacan mengatakan, usulan pemekaran DOB Manokwari Barat telah berjalan cukup lama. Karena itu harus ada pertemuan untuk mengumpulkan seluruh masyarakat adat pengusung bersama panitia pemekaran agar terus menjaga semangat untuk mendorong lahirnya Manokwari Barat  tidak padam.

“Pertemuan seluruh masyarakat adat bersama tim pengusung pemekaran penting dilakukan agar semangat kita tidak buyar,” ujar Nathaniel kepada Papua Barat News di Manokwari,  Jumat (20/11/2020).

Nataniel menyebutkan, rapat dengar aspirasi dilakukan guna menguatkan kembali tali perjuangan dalam mengawal pemekaran DOB Manokwari Barat. Selain itu, kata Nathaniel, pertemuan bersama ini dilakukan untuk mempersiapkan seluruh persyaratan, baik dokumen maupun anggaran, yang dibutuhkan.

“Apabila rencana pemekaran DOB Manokwari Barat benar-benar disetujui oleh Presiden melalui Mendagri, maka dokumen persyaratan yang diperlukan sudah siap,” terang dia.

Batas wilayah

Sekda Papua Barat ini menyebutkan mengenai batas wilayah adat yang nantinya menjadi wilayah administrasi pemerintahan DOB Manokwari Barat sudah ada di tangan Mendagri.

“Batas wilayah DOB Manokwari Barat meliputi bagian Utara  Pesisir Laut Pasifik, bagian Selatan Distrik Moskona Kabupaten Teluk Bintuni dan Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak, bagian Barat yakni Distrik Amberbaken Kabupaten Tambrauw dan bagian Timur berada di Kampung Mangupi, Distrik Sidey Kabupaten Manokwari,” paparnya.

Nataniel menambahkan jika pembagian wilayah adat ini telah menjadi ketetapan adat yang diwariskan oleh leluhur melalui 3 Kepala Suku Besar Arfak. Surat pengajuan usulan wilayah adat DOB Manokwari Barat telah dikirimkan ke Presiden melalui Mendagri terkait batas wilayah adat yang nantinya menjadi wilayah administrasi pemerintahan DOB Manokwari Barat yang beribu kota di Kampung Jandurau, Distrik Kebar.

“Kami minta agar usulan pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya harus  mengembalikan 4 wilayah adat kami yaitu Kebar, Senopi, Amberbaken dan Mubrani yang saat ini masuk dalam wilayah Kabupaten Tambrauw,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Nathaniel mengingatkan seluruh masyarakat di wilayah Manokwari dan Tambrauw tidak terprovokasi oleh informasi yang memecah belah sehingga menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Sekda berharap proses usulan percepatan pemekaran DOB Manokwari Barat membawa manfaat bagi masyarakat asli di Manokwari Barat.

“Kita berharap ketika pemerintah pusat merestui pemekaran DOB Manokwari Barat maka pemerintah daerah Tambrauw, melepaskan wilayah yang menjadi milik Manokwari Barat secara baik-baik karena kita semuanya adalah saudara,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemekaran DOB Manokwari Barat, Nicolaus Manim menyatakan, polemik dan pro kontra kelanjutan pemekaran DOB Manokwari Barat tidak menghalangi upaya tim pengusung pemekaran DOB tetap mengawal calon kabupaten baru di Papua Barat. Dia mengklaim,  perjuangan panjang mengusung pemekaran DOB Manokwari Barat telah mencapai titik terang.

“Kami bersyukur apa yang selama ini kami perjuangkan mulai menunjukkan titik terang,” jelasnya.

Manim menegaskan perjuangan untuk mewujudkan pemekaran DOB Manokwari Barat adalah perjuangan panjang dan tanpa lelah. Telah banyak tokoh pejuang awal yang sudah meninggal dunia. Karena itu, lahirnya kabupaten Manokwari Barat tidak boleh menimbulkan permasalahan dan konflik di dalam masyarakat adat di wilayah Manokwari Barat.

“Perjuangan pemekaran DOB Manokwari Barat adalah perjuangan bersama bukan hasil usaha satu dua tokoh pejuang. Ke depan jika telah berdiri, tidak boleh terjadi perebutan kekuasaan di antara masyarakat asli. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya,” katanya. (PB22)

**Berita ini telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Senin 23 November 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: