Menyoal Mega Proyek JLW Raja Ampat, Cerita Anak Adat yang Tergusur hingga Dugaan Korupsi

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat telah menuntaskan satu perkara korupsi di Kabupaten Raja Ampat. Penuntasan penyidikan itu, ditandai dengan ditetapkannya Muchamad Nur Umlati -adik dari Bupati Raja Ampat Abdul Fariz Umlati- sebagai tersangka, dalam proyek pengadaan Septic Tank tahun 2018 senilai Rp7.062 miliar.

Penetapan tersangka tersebut mendapat respon positif. Namun demikian, beberapa pihak kembali mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi lain yang juga terjadi di Raja Ampat, yakni mega proyek pembangunan Jalan Lingkar Waigeo (JLW) tahun 2013, senilai Rp122 miliar yang sempat berada dalam penanganan Polda Papua Barat.

“Kasus lingkar jalan Waigeo sudah berada dalam penanganan Polda Papua Barat sejak 2016 silam. Sejumlah orang sudah diperiksa, termasuk Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, tetapi hingga kini kasus itu tidak jelas,” kata Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy saat ditemui Papua Barat News, belum lama ini.

Warinussy menuturkan, bahwa kasus tersebut sempat menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui supervisi bersama Polda Papua Barat. Supervisi dilakukan agar Polda dapat menangani JLW seperti saat menangani KONI Papua Barat.

“Sudah ada supervisi bersama KPK untuk memudahkan Polda selama menangani JLW. Saya kira tahun ini harusnya dapat dilanjutkan dan paling tidak statusnya naik menjadi penyidikan,” kata Warinussy.

Diketahui, supervisi KPK bersama Polda Papua Barat dilakukan setelah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan pemuda Raja Ampat, melaporkan kasus mega proyek tersebut kepada KPK pada 2016. Laporan dilayangkan menyusul terjadinya kerusakan lingkungan ribuan hektare hutan konservasi dan situs purba.

Selain itu, tidak adanya ganti rugi terhadap pemilik ulayat yang menjadi korban penggusuran PT. Klanafat Putra Mandiri juga diturut sertakan dalam laporan. PT. Klanafat Putra Mandiri merupakan perusahaan yang mengerjakan mega proyek JLW. Diduga, perusahaan itu dimotori oleh Abdul Farus Umlati, Bupati Raja Ampat.

Mengikuti jejak AMAN, Aliansi Raja Ampat Bersatu (ARAB) bertandang ke Manokwari menyambangi Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Selasa (16/2/2021). Dalam pertemuan itu, Niko Ramandey selaku Sekretaris ARAB menyerahkan aspirasi dan petisi berupa dukungan kepada lembaga kultural tersebut, untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai anak adat.

Ramandey mengungkap, bahwa banyak persoalan terjadi di Raja Ampat selama lima tahun terakhir, termasuk derita masyarakat adat yang tak pernah mendapat ganti rugi sejak mega proyek JLW mulai dikerjakan pada 2013 silam.

Dimana beberapa lokasi sudah gundul, tercemarnya air laut serta tidak adanya penghormatan, perlindungan dan penghargaan bagi hak-hak masyarakat adat disekitar wilayah lokasi pembukaan akses jalan. Beberapa situs keramat pun rusak akibat pembangunan tersebut.

“Kami meminta MRPB menyelesaikan berbagai persoalan terkait hak masyarakat adat, karena sejak lima tahun terakhir ini banyak sekali persoalan terjadi di Raja Ampat. Hak-hak kami tidak pernah diselesaikan,” kata Ramandey.

Sementara, Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren menegaskan, bahwa pihaknya secara kelembagaan akan mendorong persoalan masyarakat adat yang terjadi di Raja Ampat hingga tuntas. Laporan tersebut akan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat untuk ditindak lanjuti.

Menurut Ahoren, hal paling mendasar dalam persoalan tersebut ialah ganti rugi hak ulayat yang tak pernah mendapat kejelasan hingga bertahun-tahun lamanya. Ironisnya, wilayah itu masuk dalam kawasan cagar alam.

“Pengaduan masyarakat itu harus ditindak lanjuti. MRPB akan menggunakan kapasitas secara kelembagaan untuk mengawal ini,” ujar Ahoren. “Apalagi JLW masuk dalam wilayah adat masyarakat yang belum terselesaikan. Selain itu, wilayah itu pun masuk dalam kawasan cagar alam,” katanya lagi.

Tentang Jalan Lingkar Waigeo

Mega proyek Jalan Lingkar Waigeo dikerjakan oleh PT. Kalanafat Putera mandiri selama tiga tahun anggaran, yakni 2013, 2014 dan 2015; dengan total mencapai lebih dari Rp122 miliar. Perusahaan tersebut menggunakan dana APBN, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Marga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional X.

Proyek JLW meliputi ruas Waisai – Warsambin – Lopintol, ruas Lopintol – Wawiyai, ruas Wawiyai- – Kabilol, ruas Waisai – Sapokren – Wawiyai – Waisilip – Saleo – Selpele, ruas Kalitoko – Waifoi – Kopadiri – Kabare, ruas Kabilol – Kopadiri, ruas Kabare – Warmandi – Mnir – Puper – Yenbebaki – Urbinasopen – Yenzner – Mumes, serta ruas Yenzner – Kalitoko.

Pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Komisi V DPR-RI; melalui surat penunjukan Nomor: KU.03.01/SPPBJ/PJN.II-PPK.07/04 tertanggal 7 Januari 2013 oleh Satuan Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Papua Barat, anggaran APBN Tahun 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp33 miliar lebih.

Kemudian surat penunjukan Nomor: KU.03.01/SPPBJ/PJN.II-PPK.07/09 tertanggal 26 September 2013 oleh Satuan Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Papua Barat, anggaran APBN Perubahan Tahun 2013 Nomor Kontrak: 09/HK.02.03/LR4/APBNP/PJN-II/PPK.07/2013 tertanggal 30 September 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.548 miliar.

Surat penunjukan Nomor: KU.03.01/SPPBJ/PJN.II-PPK.07/03 tertanggal 22 April 2014 oleh Satuan Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Papua Barat, anggaran APBN Tahun 2014 Nomor Kontrak: 03/HK.02.03/PS.LR4.W-W/PJN.-II/PPK.07/2014 tertanggal 24 April 2014, dengan nilai kontrak sebanyak Rp23.846 miliar.

Terakhir, surat penunjukan Nomor: KU.03.01/SPPBJ/PJN.II-PPK.07/03 tertanggal 14 April 2015 oleh Satuan Unit Kerja Direktorat Jendral Bina Marga Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Papua Barat, anggaran APBN Tahun 2015 Nomor Kontrak: 04/HK.02.03/PEMB.JLRA/PJN-II/PPK.07/2015 tertanggal 17 April 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp56.897 miliar.

Dari dikerjakannya proyek tersebut, ekuatorial.com melansir, lebih dari 2.000 hektare hutan di Pulau Waigeo mengalami kerusakan. Padahal, 80 persen kawasan hutan di pulau tersebut tergolong cagar alam. Sejumlah ruas jalan ikut membelah wilayah cagar di Waigeo Timur dan Waigeo Barat.

Kepulauan Raja Ampat yang terdiri dari 19 suku masuk dalam wilayah adat III Domberai. Dimana kawasan Hutan Waigeo Barat telah ditetapkan sebagai hutan cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 395/KPTS/Um/1981 tanggal 7 Mei 1981, sedangkan kawasan Hutan Waigeo Timur ditetapkan sebagai cagar alam dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 251/KPTS-II/1996 tertanggal 3 Juni 1996.

Sejak JLW dikerjakan pada 2013, pekerjaan pada sejumlah ruas jalan masih mangkrak hingga saat ini, namun anggaran tetap dicairkan. Ironisnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali mengalokasikan anggaran untuk mega proyek serupa, bernama Jalan Lingkar Raja Ampat. Total panjang keseluruhannya mencapai 342 Kilometer.

Dilansir dari Setkab.go.id, jalur lingkar Raja Ampat terdiri dari ruas Lingkar Luar Raja Ampat sepanjang 314,39 Km dan ruas Lingkar Waisai sepanjang 27,61 Km. Dari total panjang 342 Km, kondisi jalan lingkar Raja Ampat yang sudah teraspal mencapai 37,45 Km, dengan agregat sepanjang 97,75 Km, dan sisanya 206,8 Km masih belum terbuka.

Kendala terbesar dalam pembangunan jalan lingkar Raja Ampat, ialah yang melintasi kawasan cagar alam sepanjang 113,6 Km, tepatnya pada ruas Kabare – Kapadri – Wayai (93,6 Km) dan ruas Wayai – Warsambin – Kabare (20 km).

Pada kurun waktu 2015-2018, Kementerian PUPR melakukan penanganan Lingkar Luar Raja Ampat sepanjang 112,9 Km, itu meliputi pekerjaan preservasi, pembangunan jalan, peningkatan struktur jalan serta pembangunan Jembatan Warsawai (10 meter) dan Jembatan Waimir (10 meter).

Sementara pada 2019, Direktorat Jendreral Bina Marga telah menganggarkan dana sebanyak Rp183,1 Miliar untuk penanganan ruas lingkar Raja Ampat. Anggaran tersebut digunakan untuk pekerjaan preservasi jalan Waisai – Bandara Marinda sepanjang 6,15 Km dan pemeliharaan rutin jembatan pada ruas tersebut.(PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 18 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: