Nina Diana Dituntut Dua Tahun Penjara

MANOKWARI, papuabaratnews.co Nina Diana, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan Papua Barat senilai Rp4.5 miliar, dituntut pidana penjara selama dua tahun dan denda sebanyak Rp.44 juta subsidir 12 bulan penjara.

Surat tuntutan tersebut dibacakan secara bergantian oleh jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Manokwari Decyana Caprica dan Anggi Niastuti, dalam sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Papua Barat pada Pengadilan Negeri Manokwari, Kamis sore (10/9/2020). Sidang ini diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Saptono.

Dalam surat tuntutannya, Jaksa Penuntut umum menyatakan terdakwa Nina Diana terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)- 1 KUHPidana, dimana unsur menyalahgunakan kewenangan atau jabatan dan turut serta memperkaya diri sendiri atau orang lain, terpenuhi.

Hal-hal yang memberatkan, ialah terdakwa yang merupakan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat yang ditunjuk sebagaimana keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang pengangkatan dan penunjukan daerah kerja PPAT.

Serta menyalahi tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT. Selain itu, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara, hal-hal yang meringankan, ialah terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit atau koperatif selama menjalani persidangan, dan masih memiliki tanggung jawab mengurus dan menafkahi anak sebagai orang tua tunggal.

“Memohon kepada majelis hakim, agar menjatuhkan pidana selama dua tahun penjara, dan terdakwa diwajibkan membayar ganti kerugian negara senilai Rp44 juta. Apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana 12 bulan penjara,. Sedangkan kerugian negara yang senilai Rp3.4 miliar, dibebankan kepada tersangka Lumpat Marisi Simanjuntak,” kata Jaksa penuntut dalam surat tuntutannya.

Usai mendengarkan pembacaan surat tuntutan tersebut, Ahmad Djunaedy selaku Penasehat hukum terdakwa, meminta kepada Ketua majelis hakim agar diberikan waktu guna menyusun nota pembelaannya. Sidang ini pun ditunda dan akan digelar kembali pada hari Kamis 17 September mendatang, dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi terdakwa.

Dakwaan

Nina Diana sebelumnya didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)- 1 KUHPidana. Akan tetapi, dalam persidangannya Jaksa Penuntut hanya mampu membuktikan pelanggaran pada Pasal 3 terkait penyalahgunaan wewenang.

Sebagaimana surat dakwaan Jaksa, Nina Diana dinyatakan menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat yang ditunjuk. Ini merujuk pada surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional – RI Nomor :9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 September 2008 tentang pengangkatan dan penunjukan daerah kerja PPAT.

Selain surat rujukan tersebut, Nina Diana juga dinyatakan menyalahi tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT.

Diduga, terdakwa Nina Diana telah menerbitkan dua Akte Jual Beli (AJB) yang tidak sesuai prosedur. AJB pertama, ialah Nomor 309/2015 tanggal 25 November 2015 tentang jual beli tanah antara Kartika Ningsih dengan tersangka Lumpat Marisi Simanjuntak seluas 2000 m2. AJB diterbitkan dengan dasar kwitansi yang dibuat oleh terpidana Johanis ‘Ais’ Balubun tanpa sertifikat asli, dengan alasan masih dijaminkan di Bank.

Kwitansi tersebut dibuat dengan nominal Rp150 juta. Namun, Kartika Ningsih hanya menerima pembayaran sebesar Rp15 juta dari terpidana Johanis ‘Ais’ Balubun atas penjualan tanah seluas 2000 m2 tersebut.

Kedua, AJB Nomor 321/2015 tertanggal 3 Desember 2015 tentang jual beli tanah antara Suharsih alias Winarsih dengan tersangka Lumpat Marisi Simanjuntak seluas 2000 m2. Diterbitkan dengan dasar kwitansi yang juga dibuat oleh terpidana Johanis ‘Ais’ Balubun dengan nominal Rp150 juta. Hal serupa terjadi, Winarsih hanya menerima Rp15 juta.

Nina Diana diduga telah memasukan keterangan tidak benar berupa dasar jual beli  dari penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor Register 42/Pdt.p/2015/PN.MKW tanggal 1 Desember 2015, yang ternyata tanggal tersebut tidak ada ketetapannya di Pengadilan.

Seluruh AJB yang dikeluarkan oleh Nina Diana untuk tersangka Lumpat Marisi Simanjuntak dinyatakan cacat hukum. Sebab, selain salah satunya berisi keterangan palsu, seluruh pembuatan AJB juga dilakukan tanpa menghadirkan para pihak terkait, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT.

Pasal 22 tersebut menyatakan, PPAT harus harus membacakan atau menjelaskan isi Akte kepada para pihak dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua saksi, sebelum ditandatangi seketika itu juga oleh para pihak, yakni saksi dan PPAT.

Dari diterbitkannya AJB tersebut, Nina Diana menerima pembayaran sebanyak Rp44 juta dari tersangka Lumpat Marisi Simanjuntak. Pembayaran itu ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 1998, yang mengatur bahwa uang jasa PPAT atas AJB yang diterbitkan maksimal 1 persen dari harga tanah pada tiap transaksi.

Alhasil, Jaksa Penuntut menyatakan terdakwa Nina Diana selain telah memperkaya diri sendiri, juga telah memperkaya terpidana Johanis ‘Ais’ Balubun sebanyak Rp270 juta (berasal dari uang yang tidak diserahkan kepada Kartika Ningsih dan Winarsih), dan memperkaya Lumpat Marisi Simanjuntak senilai Rp3.4 miliar lebih.

Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat, menyatakan, kerugian negara yang dialami pemerintah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan pengadaan tanah pada Kantor Dinas Perumahan Papua Barat, hampir mencapai nilai Rp4 miliar. (PB13)

***Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 11 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: